Dipanggil Prabowo ke Istana, Purbaya Lapor Perkembangan Pembahasan APBN

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Purbaya mengatakan bahwa dia melaporkan progres diskusi anggaran yang masih berjalan. "Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR," ujarnya.

Baca Juga: Komisi XI DPR Ingatkan Purbaya Agar APBN Berpihak pada Rakyat

Dia menekankan bahwa angka-angka dalam rancangan APBN masih bersifat sementara, karena belum diputuskan bersama DPR. Dia menyebut bahwa perubahan anggaran sangat mungkin terjadi, namun belum dapat dijelaskan lebih detail karena masih dalam tahap pembahasan.

"Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi. Tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan kepada Presiden mencakup keseluruhan APBN. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mendahului hasil keputusan resmi DPR. 

"APBN keseluruhan. Masih didiskusikan," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menekankan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar pengelolaan Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) dapat berpihak pada kepentingan rakyat.

"Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat," ujar Hanif, di Gedung DPR/ MPR RI, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga: Prabowo: Efisiensi APBN Bukan Pemotongan Dana Transfer Daerah

Dia pun mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

"Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada underline problem yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah," jelasnya.