MBG Bukan Hanya Program Namun Juga Penggerak Ekonomi

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini telah menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat tanpa menambah beban pada APBN 2025.

Karenanya, multiplier effect yang dihasilkan program MBG sangat signifikan bagi perekonomian.

Dadan menyebut investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.

Ditambah sekitar 19.000 dapur lain yang sudah terbangun namun belum beroperasi, nilai investasi diproyeksikan tembus Rp38 triliun.

"Secara keseluruhan, perputaran ekonomi dari program ini berpotensi mencapai Rp50 triliun," kata Dadan di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan program MBG agar dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Padahal, target awal hanya 17,5 juta penerima dengan 5.000 dapur.

Untuk itu, peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan rampung pada akhir Oktober atau awal November mendatang, sehingga seluruh masyarakat sasaran sudah bisa merasakan manfaat MBG pada penghujung tahun.

"Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya soal menyediakan makanan sehat tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap satu rupiah yang diinvestasikan mampu menciptakan peredaran uang hingga lima kali lipat," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menekankan bahwa pemberian makan bergizi tidak bisa dilepaskan dari perilaku keluarga.

"Makanan bergizi yang diberikan pemerintah harus diikuti perubahan perilaku di tingkat keluarga. Pola makan dan pola asuh sehat adalah kunci agar perbaikan gizi anak benar-benar berkelanjutan," ucapnya.

Menurut Sukaryo, keluarga memiliki peran krusial dalam mendukung percepatan penurunan stunting, yang selama ini menjadi fokus BKKBN.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Tanah Air telah turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.

Pencapaian itu diyakini tak lepas dari intervensi gizi yang lebih baik pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Untuk memperkuat program ini, Kemendukbangga mengerahkan 18.714 petugas lapangan KB (PLKB) serta 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia.

Mereka bertugas mendampingi keluarga penerima, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang belum terdaftar di PAUD, agar benar-benar mendapatkan manfaat dari MBG.

Sukaryo menjelaskan bahwa MBG bukan hanya program bagi-bagi makanan, melainkan strategi komprehensif yang menggabungkan aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan keluarga. Serta mampu menciptakan efek riak ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM dan menyerap tenaga kerja.

Pemerintah optimistis percepatan yang dilakukan mampu memenuhi sasaran. Dengan tantangan terbesar terletak pada kecepatan membangun infrastruktur dapur, memastikan kualitas distribusi serta menanamkan kesadaran gizi di kalangan keluarga.

"Jika ketiga aspek ini berjalan beriringan, MBG bisa menjadi fondasi kuat bagi generasi yang lebih sehat sekaligus perekonomian yang lebih tangguh," kata Sukaryo.