Rieke Diah Tegas Soal Bansos Fiktif : Maju Terus PPATK, Bongkar Permainan Data

AKURAT.CO Lewat akun @riekediahp, Rieke Diah Pitaloka membongkar dugaan skandal data fiktif penerima bantuan sosial (bansos) yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah tiap tahun.

“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara,” kata Rieke Diah Pitaloka, kepada wartawan, Rabu (6/8).

Pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun.

Saat itu disebut data fiktif telah dihapus. Namun, Rieke mempertanyakan ke mana dana yang terlanjur dialokasikan berdasarkan data fiktif tersebut.

Masalah ini telah berulang disuarakan namun kerap diabaikan. Baru di era Presiden Prabowo, ada instruksi tegas ke PPATK untuk mengusut manipulasi data. Sabtu (5/7), PPATK merilis temuan 10 juta data bansos fiktif.

Lalu Senin (7/7), diumumkan 571.410 penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, narkotika, dan terorisme.

Hipotesis sementara: jika data penerima fiktif, maka rekeningnya pun fiktif. PPATK mencatat sekitar 2.000 rekening instansi dan bendahara negara digunakan untuk mengendapkan Rp2,1 triliun dana bansos.

"Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp6 juta/tahun/orang," ujar Rieke.

Rieke memaparkan, jika data PPATK tahun 2025 digunakan (10 juta data fiktif), maka potensi kerugian bisa mencapai Rp60 triliun hanya dari dua program. Belum termasuk subsidi energi, BPJS, RTLH, dan pupuk yang basis datanya serupa.

"Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi ‘Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi’,” tutup Rieke.