Mendagri: Kolaborasi Jadi Faktor Keberhasilan Program Strategis Nasional

AKURAT.CO Keberhasilan implementasi program strategis nasional sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah daerah.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan kepada pemda sesuai kewenangannya, guna pelaksanaan program-program tersebut berjalan sesuai harapan.

Menurut Mendagri, Tito Karnavian, pentingnya memastikan program-program tersebut berjalan optimal, khususnya dalam hal dukungan dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dimungkinkan Konstitusi

Keberhasilan program strategis nasional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Misalnya infrastruktur, kalau PU-nya (Kementerian Pekerjaan Umum) bisa mengeksekusi semuanya dan bisa meng-cover semuanya, itu saya sangat yakin itu publik akan mendukung," kata Mendagri, dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

Dia menjelaskan, secara keseluruhan, realisasi pendapatan provinsi, kabupaten dan kota hingga 29 Juli 2025 sebesar 46,24 persen.

Baca Juga: Mendagri: Lulusan IPDN Harus Jadi Motor Reformasi ASN

Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Juli 2024 yang sebesar 52,91 persen.

"Sementara itu, realisasi belanja hingga 29 Juli 2025 sebesar 37,22 persen, juga lebih rendah dibandingkan capaian per 31 Juli 2024 sebesar 44,75 persen," ujar Mendagri.

Adapun, 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat yakni Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Jawa Timur.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Segera Bentuk Cadangan Pangan dan BUMD Pangan

Sementara, di tingkat kabupaten yaitu Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, dan Batang. Di tingkat kota yaitu Banjarbaru, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang Selatan, Solok, Baubau, Sawahlunto, Batam, Yogyakarta dan Tangerang.

Untuk 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Aceh, Papua Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Di tingkat kabupaten yaitu Raja Ampat, Halmahera Utara, Ende, Simeulue, Konawe Utara, Manokwari Selatan, Muna Barat, Sorong, Kotabaru dan Morowali.

Sedangkan di tingkat kota yaitu Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, Bontang, Subulussalam, Kupang, Prabumulih, Gunungsitoli dan Pematangsiantar.

Baca Juga: Mendagri Dorong Bupati Cari Solusi Politik Berbiaya Tinggi dan Optimalkan PAD

Lebih lanjut, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi Barat.

Di tingkat kabupaten yaitu Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, Purbalingga, Kulon Progo, Pacitan, Karanganyar, Magetan, dan Garut. Di tingkat kota yaitu Sukabumi, Serang, Sawahlunto, Banjar, Banda Aceh, Pariaman, Tanjungpinang, Cimahi, Tegal dan Bogor.

Adapun, daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Sumatera Utara.

Baca Juga: Mendagri: Jawa Barat Punya Potensi Besar, Pemda Genjot Realisasi APBD

Sementara, di tingkat kabupaten yaitu Kepulauan Aru, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Raja Ampat, Tambrauw, Ende, Murung Raya, Halmahera Utara dan Dogiyai.

Sedangkan di tingkat kota yaitu Manado, Subulussalam, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Pagaralam, Tanjungbalai, Sorong, Lubuk Linggau dan Bima.