Dasco Minta Kemlu Proaktif Lindungi WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk proaktif menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja.
Hal ini Dasco sampaikan menyusul meningkatnya ketegangan di daerah tersebut. Di mana dikabarkan ada sekitar 15 WNI yang berada di perbatasan kedua negara itu.
"Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif. Melakukan komunikasi-komunikasi kepada warga negara kita di sana," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Baca Juga: Dukung Diplomasi ASEAN, Dasco Apresiasi Langkah PM Malaysia Tengahi Konflik Thailand-Kamboja
Dia menyebut telah menerima informasi bahwa pihak Kemlu sudah mulai menjalin komunikasi dengan WNI yang berada di daerah terdampak konflik. Saat ditanya soal kemungkinan evakuasi, dia menilai hal tersebut masih bergantung pada dinamika situasi di lapangan.
"Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik, kan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus tetap waspada dan siap melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap WNI jika situasi memburuk.
"Kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja dalam keadaan aman dan termonitor, di tengah berlangsungnya konflik bersenjata di kedua negara.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, guna menjamin keselamatan WNI.
Baca Juga: Perang Thailand - Kamboja, Apa Pengaruhnya bagi Indonesia?
"Kemarin kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman dan termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Dia menjelaskan, salah satu langkah mitigasi pemerintah yaitu dengan membangun pola komunikasi yang tepat. Sehingga, pemerintah bisa mendeteksi ketika terjadinya insiden-insiden yang membahayakan.
"Ya tentu kan pertama diinformasikan sudah pasti diinformasikan kepada seluruh warga negara kita yang tinggal di sana. Kemudian dibuka ruang komunikasi sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa mendeteksi dan bisa dengan cepat melakukan penanganan," ucapnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









