Klaim Lepas dari Israel Dipertanyakan, Aktivis Soroti Kontradiksi Kerja Sama Bisnis Global

AKURAT.CO Klaim sebuah perusahaan multinasional yang menyatakan "tidak memiliki hubungan atau afiliasi dengan Israel" menuai kritik tajam setelah pengakuan mereka tentang kolaborasi bisnis dengan startup asal Israel di sektor teknologi susu dan pangan.

Pernyataan resmi perusahaan yang dimuat di situs web lokalnya dinilai kontradiktif dan menuai reaksi dari berbagai pihak, khususnya aktivis pro-Palestina.

Aktivis Jaringan Muslim Madani, Sukron Jamal, mempertanyakan klaim tersebut.

“Pengakuan ini menunjukkan kontradiksi mendasar. Bagaimana bisa menyatakan tidak terafiliasi, tapi di saat yang sama justru mengakui kerja sama dengan entitas bisnis Israel?” ujarnya, Rabu (23/7/2025).

Menurut Sukron, dalam prinsip boikot, segala bentuk hubungan ekonomi dengan entitas Israel, baik langsung maupun tidak langsung, tetap dianggap sebagai kontribusi terhadap sistem yang menindas rakyat Palestina.

Ia menambahkan, kolaborasi yang diklaim sebagai bagian dari "inovasi pangan berkelanjutan" tetap menghasilkan keuntungan finansial bagi perusahaan-perusahaan Israel, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian negara tersebut.

“Startup Israel yang mendapat aliran investasi atau kerja sama teknologi jelas akan mendapatkan penguatan modal dan reputasi. Ini akan berdampak pada pendapatan pajak negara, yang selama ini digunakan untuk mendanai kebijakan militer dan pendudukan,” jelas Sukron.

Lebih jauh, ia menyatakan bahwa kerja sama seperti ini juga dapat memberi efek legitimasi terhadap tindakan pendudukan dan pelanggaran HAM di Palestina.

“Bahkan kalau itu bukan kerja sama militer langsung, tetap ada potensi transfer teknologi yang bisa berdampak pada kapabilitas pertahanan atau militer. Di Israel, industri sipil dan militer kerap terintegrasi,” tegasnya.

Selain kolaborasi dengan startup teknologi susu sintetis asal Israel, perusahaan tersebut diketahui memiliki hubungan jangka panjang dengan salah satu produsen pangan terbesar di Israel, yang sudah terjalin sejak dekade 1970-an.

Dalam kemitraan tersebut, perusahaan multinasional itu tercatat memiliki 20 persen saham dan memberikan lisensi eksklusif untuk penggunaan teknologi produksi susu segar di Israel sejak 1996.

Di tengah meningkatnya seruan global untuk boikot, perusahaan bersangkutan berupaya menyangkal keterlibatan dengan Israel, antara lain dengan menyatakan bahwa namanya tidak tercantum dalam laporan Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese berjudul "From economy of occupation to economy of genocide."

Namun, Sukron menyebut bahwa argumen tersebut tidak relevan.

Menurutnya, laporan PBB hanya mencantumkan perusahaan-perusahaan yang secara langsung beroperasi di permukiman ilegal atau terlibat dalam operasi militer.

Sementara itu, kriteria boikot yang digunakan para aktivis jauh lebih luas, meliputi kontribusi ekonomi terhadap negara Israel dan normalisasi kebijakan pendudukan.

“Laporan itu sendiri menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang disebut hanyalah ‘puncak gunung es’. Masih banyak entitas lain yang terlibat secara struktural tapi belum tersorot,” ungkapnya.

Dengan sejarah panjang keterlibatan modal, transfer teknologi, dan kapasitas produksi bersama dengan perusahaan-perusahaan besar Israel, Sukron menilai bahwa klaim tidak memiliki hubungan dengan Israel tidak dapat dibenarkan secara moral.

“Bagi kami, setiap bentuk investasi atau kemitraan yang menguntungkan Israel—baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan—tetap dianggap sebagai kontribusi terhadap penjajahan dan genosida yang masih berlangsung di Palestina,” pungkas Sukron.