Ada Tren Kenaikan Harga Pangan, Kepala Daerah Wajib Kendalikan Inflasi

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri mencatat tren kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah.

Kenaikan harga bahan pangan terjadi di 260 kabupaten/kota, dari pekan lalu yang berjumlah 251.

Komoditas pangan seperti cabai rawit, beras, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami kenaikan harga. Bahkan, di wilayah Indonesia Timur, telur ayam mencapai harga Rp3.000 per butir.

Kemendagri mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Baca Juga: Satgas Pangan Temukan 212 Merek Beras Diduga Oplosan, Ada dari Wilmar hingga Food Station

"Kalau satu kilo itu jumlahnya 19 (butir telur), berarti jatuhnya Rp57 ribu," kata Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).

Meski demikian, dia mengapresiasi stabilitas harga bawang putih di tengah gejolak harga komoditas lain.

"Bawang putih hari ini, walaupun masih terjadi kenaikan di 74 kabupaten/kota, tapi dalam satu tahun terakhir mungkin harganya paling murah," ujar Tomsi.

Namun, dia mengingatkan bahwa harga tersebut perlu diturunkan lagi agar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga: NTB Ditargetkan Jadi Destinasi Wisata Dunia dan Lumbung Pangan Nasional

Kemendagri mendorong pemda untuk aktif menganalisis dan menangani sumber inflasi di daerah masing-masing.

Karena itu, pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi secara objektif komoditas pangan penyumbang inflasi.

Tomsi memaparkan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah. Kota-kota seperti Sukabumi, Yogyakarta dan Tegal mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, sedangkan Pangkalpinang, Jambi, Pontianak dan Gorontalo dinilai berhasil menjaga kestabilan harga.

Dari keseluruhan daerah yang dipantau, 99 di antaranya menunjukkan inflasi di atas rata-rata nasional.

Baca Juga: Panglima TNI Panen Raya Padi Seluas 80 Hektare, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Kendati demikian, kepala daerah diminta meninjau kembali penyebab lonjakan harga dan kualitas pengelolaan SDM di lapangan.

"Kalau tetangganya kiri, kanan, depan, belakang itu bagus, dia naik sendiri, ini berarti orangnya yang tidak mampu. Sumber daya manusianya," ujarnya.

Perlunya didorong optimalisasi langkah konkret seperti operasi pasar murah, koordinasi antarwilayah penghasil dan pengguna, serta penggunaan APBD untuk bantuan transportasi distribusi bahan pokok.

Tomsi menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi membutuhkan strategi yang terencana, kolaboratif dan tidak bisa hanya mengandalkan pola kerja konvensional.

Baca Juga: GSMP Goes to Pansos, Herman Deru Dorong Panti Sosial Jadi Sentra Produksi Pangan

"Saya minta tolong kepada teman-teman kepala daerah dan dicek apakah dinas-dinasnya melaksanakan kegiatan ini atau tidak," ujarnya.