Kawal Proyek Strategis Prabowo, AHY Usulkan Tambahan Anggaran Rp200 Miliar di 2026

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya mengawal sejumlah proyek strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Untuk itu, dia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Dari sekian isu tersebut, ditambah lagi ada beberapa yang bisa dikatakan flagship program yang menjadi arahan dan prioritas dari Pak Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperkuat atau proteksi pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Jawa Timur atau Giant Sea Wall, yang terus harus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan," ujar AHY.

Baca Juga: Komisi VII Soroti Minimnya Anggaran Kemenperin Untuk IKM

Selain Giant Sea Wall, Kemenko IPK juga mendapat tugas mengawal kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan menyambung hingga Surabaya, Jawa Timur. Proyek ini diharapkan bisa memperluas konektivitas antarwilayah, sekaligus membuka pusat-pusat ekonomi baru.

"Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas, tapi juga membangun dan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," jelas AHY.

Dia menyebut, anggaran Kemenko IPK tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp315,9 miliar, terdiri dari pagu indikatif Rp115,9 miliar ditambah usulan tambahan Rp200 miliar. Anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung program-program koordinasi dan dukungan manajemen.

"Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp200 miliar," jelas AHY.

Baca Juga: Implementasi Putusan MK Soal Pemilu Masih Panjang, Termasuk Bahas Ulang Skema Anggaran

Empat urusan utama yang menjadi ranah koordinasi Kemenko IPK, ntara lain pembangunan kewilayahan dan tata ruang, konektivitas transportasi, infrastruktur dasar seperti bendungan dan jalan, serta perumahan dan kawasan permukiman.

Dia berharap, Banggar DPR dan pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran ini, demi kelancaran pelaksanaan program-program unggulan pemerintah di sektor infrastruktur dan pembangunan wilayah.

"Kami berharap ada dukungan dari teman-teman Banggar dan tentunya juga dari pemerintah untuk mendukung kegiatan koordinasi, supervisi, hingga kerja lapangan," pungkasnya.