Akurat

Ketua Komisi I DPR Temui Prabowo di Istana Bahas Revisi UU TNI

Atikah Umiyani | 19 Maret 2025, 19:17 WIB
Ketua Komisi I DPR Temui Prabowo di Istana Bahas Revisi UU TNI

AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, salah satunya membahas mengenai Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang saat ini tengah berjalan di DPR.

"Iya (bahas RUU TNI), tapi bukan hanya itu," ujar Utut kepada wartawan di lokasi, Rabu (19/3/2025).

Namun, dia enggan menjelaskan panjang lebar terkait dengan apa saja yang ia bicarakan bersama Presiden Prabowo. Sebab, dia sudah bersepakat bahwa tidak ada jumpa pers usai pertemuan tersebut berlangsung.

Baca Juga: DPR Tegaskan Revisi UU TNI Bukan untuk Kembalikan Dwifungsi: Pro Kontra itu Lumrah

Dia memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut akan disampaikan lebih lanjut kepada publik pada esok hari, Kamis, 20 Maret 2025.

"Temen-temen tidak ada jumpa pers. Jadi nunggu besok lah ya. Soalnya kalau saya udah ngomong gitu kan enggak enak lah ya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Revisi UU TNI saat ini tengah menjadi perbincangan hangat. Sebab, banyak kelompok masyarakat sipil memprotes revisi UU tersebut karena dikhawatirkan akan semakin melemahkan supremasi sipil.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi, menilai, kecurigaan yang selama ini disampaikan para aktivis, organisasi non pemerintah (NGO), hingga LSM sama sekali tidak beralasan.

Sebab, Revisi UU TNI sama sekali tidak memasukkan pasal-pasal yang selama ini dicurigai oleh mereka.

Baca Juga: Menkum Supratman Pastikan Tak Ada Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU TNI

"Jadi pasal yang dicurigai akan ada, ayat yang dicurigai akan ada, itu terbukti tidak ada. Bahwa kecurigaan teman-teman NGO, LSM itu tidak beralasan, karena itu tidak ada," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, Revisi UU TNI justru akan semakin mengunci keterlibatan TNI dalam lembaga-lembaga pemerintah. Di mana, keterlibatan itu hanya kepada lembaga-lembaga yang mempunyai irisan dengan kemampuan yang dimiliki unsur TNI.

"Karena posisi-posisi untuk TNI nggak di-open, tapi dikunci. Dikunci ke-15 posisi yang memang memerlukan ekspertisnya mereka. Memerlukan keahliannya mereka dan beririsan ruang kerja dengan ekspertis mereka," ujarnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.