Jangan Ketergantungan Bansos, KPM Harus Naik Kelas Jadi Keluarga Mandiri

AKURAT.CO Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta untuk tidak tergantung terus dengan bantuan sosial atau bansos, melainkan harus didorong agar mandiri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, saat Safari Ramadhan di Masjid Agung Al Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Minggu (9/3/2025) malam.

"Kami sedang membuat satu rencana strategi ke depan lewat program terarah, terpadu dan berkelanjutan. Agar penerima manfaat bisa naik kelas dari penerima bantuan sosial dengan pemberdayaan menjadi keluarga mandiri, keluarga berdaya," jelasnya.

Dalam pertemuan dengan 400 KPM Program Keluarga Harapan (PKH), Mensos menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi KPM dan memastikan program-program Kementerian Sosial berjalan efektif.

Baca Juga: Daftar Bansos Maret, Apakah Ada yang Cair Sebelum Ramadhan 2025?

Ia menyebut bahwa PKH merupakan program andalan dari Kemensos.

Jumlah KPM di Indonesia ada sekitar 10 juta. Untuk di Jatim, ada sekitar empat juta dan di Nganjuk lebih dari 118 KPM.

"Program PKH ini menjadi salah satu program andalan dari Kemensos. Saya ingin bertemu langsung dengan para penerima manfaat ini sekaligus ingin mengetahui profilnya, di samping datanya sudah kami dapat saya lihat langsung profil dari KPM," ujar Mensos.

Kemensos terus melakukan validasi dengan pemutakhiran data agar data pemberian bansos bisa tepat sasaran.

Untuk memastikan efektivitas program tersebut, peran 173 Pendamping PKH menjadi sangat penting.

Baca Juga: Cukup Pakai KTP, Ini Dua Cara Cek Bansos Kemensos.go.id 2025 Terbaru Hari Ini

Kemensos menargetkan setiap pendamping harus mampu mendorong 10 KPM untuk graduasi setiap tahun, sehingga tiap tahunnya diharapkan sebanyak 1.730 KPM PKH lepas dari ketergantungan bansos.

"Pendamping PKH harus bikin rencana baru, pola pikir baru dan semangat baru," kata Mensos.

Kemensos telah menyalurkan bansos senilai Rp474 miliar di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari PKH sebesar Rp167,8 miliar dan Program Sembako Rp286,8 miliar.

Mensos pun meminta partisipasi aktif dari masyarakat dengan memberi masukan lewat aplikasi Cek Bansos.

Di aplikasi itu bisa dilampirkan usulan atau sanggahan.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Dijalankan, Bansos Tetap Aman

"Kalau misalnya ada keluarga tidak layak kok dapat bantuan bisa disanggah. Begitu juga ada kalau ada teman, keluarga yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, dapat bisa diusulkan," jelasnya.

"Nanti diproses dan cek sama BPS dan petugas kami serta dinas sosial. Kemudian akan ditandatangani Bupati dan kembali ke kami. Terus kami cek supaya datanya makin akurat," Mensos melanjutkan.

Wakil Mensos, Agus Jabo Priyono, menambahkan bahwa masyarakat harus memiliki penghasilan sendiri, terutama mereka yang masih sehat dan produktif.

"Kalau sudah punya penghasilan sendiri, masyarakat makmur. Kalau masyarakat makmur, negara maju, negara makmur. Negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," katanya, diberitakan Antara.

Baca Juga: BOCORAN Cara Cek Bansos PKH Tahap 1 Januari-Maret 2025 via cekbansos.kemensos.go.id, Ada Namamu?