THR Pengemudi Online Jadi Tantangan Regulasi dan Masa Depan Ketenagakerjaan

Ahada Ramadhana | 18 Februari 2025, 10:25 WIB

AKURAT.CO Para pengemudi transportasi online kembali menggelar unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan guna menuntut pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Tuntutan ini mengemuka seiring dengan perdebatan mengenai status hukum para pengemudi online sebagai mitra atau pekerja.

Pengamat Hukum Ketenagakerjaan, Johan Imanuel, menyoroti beberapa aspek dalam tuntutan tersebut.

Menurutnya, meski pengemudi online disebut sebagai mitra, dalam praktiknya terdapat elemen-elemen ketenagakerjaan yang melekat.

"Sebagai contoh, sebelum menjadi pengemudi online, mereka tetap harus melalui proses seleksi, mirip seperti melamar pekerjaan. Selain itu, jika mereka tidak melakukan antarannya tentu tidak akan ada pendapatan. Esensi dari menjadi pengemudi online adalah hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam UUD 1945," jelas Johan, kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Ia mengatakan, pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, harus menyikapi tuntutan tersebut dengan bijak.

Agar tidak mengganggu kelangsungan usaha aplikator atau perusahaan penyedia transportasi berbasis online.

"Menteri Ketenagakerjaan harus berdiskusi dengan para penyedia layanan transportasi digital agar regulasi yang diundangkan terkait THR bagi pengemudi online dapat dilaksanakan secara realistis," kata Johan.

Johan menilai jika pemerintah menyambut baik tuntutan pengemudi online, maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hal ini bertujuan untuk memperjelas status hukum pengemudi online sebagai pekerja.

"Jika Menteri Ketenagakerjaan merespons positif tuntutan THR ini, maka sebelum mengeluarkan peraturan, definisi pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus diperluas agar mencakup pengemudi online," ujarnya.

Menurutnya, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merevisi UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Klaster Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Johan mengingatkan pemerintah untuk tetap membuka ruang partisipasi publik dalam setiap revisi peraturan perundang-undangan.

"Setiap revisi undang-undang, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Agar tidak hanya menjadi upaya memenuhi target program legislasi nasional semata," tutupnya.