Di HUT Gerindra, Jokowi Sebut Prabowo Presiden Terkuat di Dunia

AKURAT.CO Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan Presiden Prabowo Subianto adalah presiden terkuat dengan dukungan dari rakyat dan juga DPR. Menurutnya, Prabowo memiliki kepemimpinan dan determinasi yang sangat teruji.
Dia mengatakan, saat ini masyarakat lebih menyalahkan dirinya ketimbang Presiden Prabowo.
"Yang jadi sasaran adalah Jokowi karena saking kuatnya Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalahin Pak Prabowo enggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sangat teruji," jelasnya saat membawakan pidato di HUT Gerindra ke-17, SICC, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Dia juga membandingkan, kekuatan Presiden Prabowo dengan presiden di dunia. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya yang mengkritik Presiden Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Malu Maju di Pilpres 2029 Jika Programnya Banyak yang Tidak Berhasil
"Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang ini enggak ada yang sekuat bapak Prabowo. Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik," imbuhnya.
Jokowi juga mengatakan, Presiden Prabowo memiliki tingkat kepuasan dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dirinya saat 100 hari kerja saat menjabat.
"Tahun 2014 saat awal saya menjabat approval rating di awal-awal yang diberikan lembagai survei itu 62 persen. Kemudian karena menaikan harga bbm melorot menjadi 52 persen. Sekarang saya bandingan dengan Approval rating pak prabowo 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9 persen," jelasnya.
Dia juga menambahkan, dukungan dari parlemen juga diatas 80 persen. Hal ini menunjukkan dukungan dari rakyat dan dukungan politik dari DPR juga sangat kuat.
"Dukungan dari parlemen juga diatas 80 persen. Artinya apa dukungan rakyat sangat kuat sekali dukungan politik dari parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo yaitu presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun DPR," tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









