Efisiensi Anggaran 2025 Langkah Awal Transformasi Indonesia

AKURAT.CO Instruksi Presiden atau Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp306 triliun dipandang sebagai komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sudah tertuang dalam Asta Cita.

"Efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah menjadi bagian dari komitmen memenuhi janji kampanye Presiden Prabowo yang telah tertuang dalam Asta Cita," kata Ketua Umum DPP Persaudaraan 98, Wahab Talaohu, kepada Akurat.co, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, di era transformasi inilah birokrasi harus rela kehilangan kenyamanan dan fasilitas yang selama ini diterima.

Baca Juga: Ada Efisiensi Anggaran, Ombudsman Kencangkan Ikat Pinggang Tuntaskan Laporan Masyarakat

"Sekarang era transformasi maka butuh mentalitas dan etos kerja yang out of the box berani keluar dari zona nyaman," ujar Wahab.

Wahab menyatakan kebijakan Presiden Prabowo sudah tepat.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia perlu mengambil langkah berani memulai transformasi di tengah tantangan zaman yang kian ketat.

Baca Juga: Komisi III DPR Berharap Efisiensi Anggaran 2025 Tidak Kurangi Proses Penegakan Hukum

"Menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah awal dalam memulai dan memimpin transformasi besar sama dengan yang telah dilakukan oleh Singapura dan China. Apa yang dicapai Singapura dan China hari ini merupakan hasil kerja keras dan kebijakan transformatif yang dimulai tiga atau bahkan empat dekade lalu," jelasnya.

Indonesia pada dekade 70-an dan 80-an lebih maju dibandingkan Singapura dan China.

Tetapi kerja keras dan transformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping di China dan Lee Kuan Yew di Singapura membuat kedua negara itu tumbuh dan berkembang menjadi negara maju.

Baca Juga: Dampak Efisiensi, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 Triliun Tahun Ini

"Kita harus belajar banyak dari keberhasilan transformasi Singapura dan China. Ini saat tepat untuk transformasi Indonesia di tengah persimpangan dunia yang akan beralih pada teknologi seperti artificial intelligence, blockchain dan supercomputer sehingga kita harus cepat beradaptasi terutama pada aspek-aspek inovasi, efisiensi, akurasi dan presisi," jelasnya.

Pihaknya percaya kebijakan efisiensi telah dilakukan dengan kalkulasi yang matang terutama mitigasi risiko dari dampak kebijakan. Ini dapat menjadi pressure test untuk birokrasi agar berjalan efektif.

"Itulah tantangannya karena transformasi hanya akan terjadi lewat pressure test agar muncul etos kerja, mentalitas, inovasi dan produktivitas. Ini bukti Presiden Prabowo berkomitmen dan serius memimpin transformasi Indonesia menjadi negara maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutur Wahab.

Baca Juga: DPR Harap Tak Akan Ada Efisiensi Anggaran di 2026