Akurat

Warisan Jokowi Sarat Masalah, Pakar: Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Citra Puspitaningrum | 25 Januari 2025, 23:31 WIB
Warisan Jokowi Sarat Masalah, Pakar: Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran

AKURAT.CO Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

Menurutnya, meskipun tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi terbilang tinggi, sejumlah persoalan fundamental justru diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya.

"Yang diwariskan Jokowi adalah korupsi yang makin merajalela dan dianggap biasa, penegakan hukum yang tidak adil, institusi kepolisian yang politis dan semakin tidak profesional, hingga ketimpangan ekonomi yang meningkat," kata Ray dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

Dia juga menyoroti, fenomena birokrasi yang berpolitik, nepotisme politik yang makin terlihat, serta angka pengangguran yang terus bertambah. Menurutnya, satu per satu kemerosotan pengelolaan bangsa mulai terungkap ke masyarakat.

Baca Juga: Pakar Apresiasi Hubungan Baik Prabowo-Jokowi: Jarang Terjadi di Antara Mantan Presiden

"Contohnya pagar bambu di laut Tangerang yang mengundang tanda tanya, penggunaan senjata oleh aparat untuk tindakan keliru, pemilu yang disebut-sebut terburuk dalam sejarah reformasi, hingga wajah KPK yang sibuk mengurusi perkara sepele," jelasnya.

Ray menegaskan, semua warisan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Warisan ini, suka tidak suka, harus dibereskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto," tegasnya.

Diketahui, usai tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI ke-7, Jokowi meninggalkan sejumlah masalah bagi Prabowo-Gibran, terutama dalam bidang ekonomi dan demokrasi.

Utang pemerintah yang mencapai lebih dari Rp8.000 triliun menciptakan kekhawatiran publik akan kemampuan Prabowo untuk mengelolanya. Selain itu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur lainnya menimbulkan konflik agraria dan kemunduran demokrasi.

Kini, Presiden Prabowo juga dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki tata kelola industri dan menyelesaikan isu kebocoran penerimaan negara.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.