Pemprov Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan KKP Terkait Pagar Laut di Pulau C Reklamasi

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyatakan dukungannya terhadap langkah penyelidikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan pemagaran laut.
Sebab, pagar laut tidak hanya terjadi di wilayah Tangerang, Banten, tetapi juga ditemukan di dekat pulau reklamasi Pulau C, Jakarta Utara.
Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk langkah selanjutnya.
"Kita tahu bersama ini sedang ditangani oleh tim dari KKP. Pemprov sikapnya adalah kita memberikan dukungan kepada pemerintah pusat apabila memang ada yang diperlukan dukungannya," kata Sigit di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Baca Juga: Pagar Laut Tangerang Dibongkar, Menteri Trenggono Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan
Dia menegaskan, Pemprov DKI siap mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan KKP. Dia juga memastikan, komunikasi antara Pemprov DKI dan KKP terus berjalan untuk memastikan kelancaran penanganan kasus tersebut.
"Jadi kita sifatnya siap support, nanti menunggu arahan dari pusat seperti apa. Tapi kami berkomunikasi dengan KKP untuk melakukan hal-hal yang diperlukan jika ada dukungan dari Pemprov DKI," ujarnya.
Sebelumnya, masyarakat Jakarta dihebohkan dengan adanya pagar laut di dekat Pulau C. Temuan ini menyusul kasus serupa yang terjadi di laut Tangerang, Banten.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut pihaknya bersama KKP telah melakukan pengecekan terhadap pagar laut tersebut menggunakan drone pada Rabu (15/1/2025).
"Pagar laut itu memiliki panjang mencapai 500 meter. Kami mengukur secara drone. Kurang lebih (panjangnya pagar laut) di 500 meter," kata Suharini.
Dinas KPKP juga tengah menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut, termasuk memastikan apakah pembangunannya telah mengantongi izin.
"Kami sedang menanyakan (pemilik pagar laut) untuk melihat apakah mereka ada perizinannya," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 4Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 5Prediksi Skor Turki vs Belgia 13 November 2026: De Bruyne Cs Diunggulkan, Tuan Rumah Dibayangi Degradasi
- 6Prediksi Skor Italia vs Prancis 13 November 2026: Mbappe Absen, Siapa Lebih Diunggulkan?
- 7Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 8Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan: Memberi Perintah, Menentukan Target dan Menerima Hasil
- 9Menko Yusril: MPR Tak Perlu Bersidang soal Persetujuan, Mundurnya Gibran Mirip Soeharto
- 10Budi Arie: Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri






