Pikirkan Juga Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Pembangunan Tiga Juta Rumah

AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan keseimbangan antara kesehatan lingkungan dan sosial dalam menyediakan rumah murah dan gratis. 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Rachmat Gobel, menanggapi rencana pemerintah yang akan membangun tiga juta rumah untuk rakyat miskin.

Yang terdiri dari satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan dan satu juta di wilayah pesisir.

Di tengah upaya menyediakan rumah sebanyak-banyaknya, pemerintah sebaiknya dari awal memikirkan kualitas dan daya dukung lingkungan. 

Baca Juga: Kemendagri: Maruarar Sirait Bisa Wujudkan Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pertama, jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian serta perikanan.

Kedua, jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi area hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman dan berdaya tahan lama.

Keempat, pembangunan kawasan permukiman harus berkonsep ramah lingkungan dan ramah sosial. 

Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Keluhkan Anggaran Terlalu Kecil untuk Bangun Tiga Juta Rumah

"Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial. Sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial," ucap Gobel, melalui keterangannya, Minggu (19/1/2025). 

Menurutnya, saat ini masih terdapat 9,36 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 25,9 juta orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap masih ada 15,21 persen penduduk yang belum memiliki rumah.

Sedangkan jumlah rumah tangga di Indonesia sekitar 70,628 juta. 

Baca Juga: Komisi V DPR Minta Pemerintah Matangkan Studi Soal Target 3 Juta Rumah per Tahun

Oleh karena itu, Gobel mengapresiasi adanya program tiga juta rumah ini.

Menurutnya, ini adalah bukti tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi masyarakat. 

"Masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah dan negara harus bertanggung jawab untuk itu," katanya.