Akurat

Keterbatasan Infrastruktur hingga Kualitas Menu Jadi Kendala Program MBG

Citra Puspitaningrum | 12 Januari 2025, 17:14 WIB
Keterbatasan Infrastruktur hingga Kualitas Menu Jadi Kendala Program MBG

 

AKURAT.CO Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah di Jakarta.

Menurutnya, program ini belum terlihat dampak positif karena masih terhalang beberapa tantangan signifikan yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan tinjauan langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, legislator PSI ini mengungkapkan tiga kendala utama dalam Program MBG.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Jangkau Lebih Banyak Sekolah

Kendala yang harus segera diatasi yaitu, keterbatasan Infrastruktur. Sebab tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung distribusi makanan secara efisien.

"Kendalan kedua, koordinasi Logistik. Wilayah padat penduduk seperti Jakarta Utara sering menghadapi hambatan dalam memastikan distribusi makanan tiba tepat waktu," ungkapnya.

Selain itu, dia juga menyoroti terkait anggaran menu MBG, dengan alokasi anggaran Rp10.000 per porsi diharapkan asupan gizi dari makanan yang disajikan kepada para siswa menjadi tidak asal-asalan.

"Menjaga kualitas dan keberagaman menu makanan menjadi tantangan yang cukup besar," jelasnya.

Menanggapi kendala tersebut, Kevin mengatakan, fraksi PSI telah merumuskan beberapa langkah strategis untuk memastikan program berjalan lebih efektif.

Baca Juga: PM Jepang Siap Dukung Program Swasembada Pangan, Energi hingga Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, pembangunan Infrastruktur menjadi kuncinya. Pihaknya, mendorong penambahan Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG) di wilayah yang kekurangan fasilitas untuk mendukung distribusi makanan.

Kemudian, PSI juga mengusulkan kerja sama dengan perusahaan logistik lokal untuk meningkatkan efisiensi distribusi makanan, terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi.

"Penambahan anggaran. PSI mengajukan subsidi tambahan dari APBD DKI untuk meningkatkan anggaran makanan menjadi Rp15.000-Rp20.000 per porsi guna memastikan kualitas dan keberagaman menu," ujarnya.

Terkahir, PSI mendorong adanya monitoring digital. Melalui pemanfaatan teknologi canggih, pelaksanaan program MBG dapat dilakukan secara real-time dan mengidentifikasi kendala di lapangan dengan cepat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta, khususnya anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung prestasi mereka," pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.