PAN: Bukan Hal Mudah Pelayanan Haji Maksimal dengan Biaya yang Murah

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai ongkos haji.

Saleh berharap, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan ongkos haji bisa segera terwujud tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan ke jamaah.

"Setiap tahun, Panja Haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal," kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/1/2024).

Baca Juga: Komisi VIII DPR Dorong Kemenag Tingkatkan Pelayanan Haji 2025

Saleh mengakui, kualitas pelayanan pada pelaksanaan haji sebelumnya masih di bawah standar. Oleh karena itu, dia berharap kualitas pelayanan haji kedepannya bisa terus ditingkatkan.

"Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jamaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain," ucapnya.

Dia menyadari, menekan ongkos haji dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam waktu yang bersamaan adalah hal yang tidak mudah dan akan menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan saat ini.

Baca Juga: Tinjau Terminal 2F, Erick Thohir Optimalkan Pelayanan Haji dan Umrah

"Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja," tuturnya.

Apalagi, Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang mereka miliki. Hal ini diyakini, membuat permasalahan semakin kompleks.

"Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga," pungkas Ketua Komisi VII DPR RI.