Wamenaker Akui Penyelundupan Tekstil Masalah Lama, Tapi Banyak yang Takut Menyuarakan

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, memberi perhatian khusus terhadap penyelundupan tekstil. Hal ini menjadi lonceng peringatan untuk semua pihak bahwa penyelundupan secara langsung telah mengancam ratusan ribu pekerja di dalam negeri.

"Keprihatinan Presiden, artinya sebagai perintah kepada semua pihak untuk menemukan dan melakukan solusi," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, melalui keterangan kepada Akurat.co, di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menurut Aktivis 1998 ini, kaitan penyelundupan tekstil dengan pekerja, sebetulnya sudah disadari publik. Namun banyak pihak yang takut untuk menyuarakannya.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Penyelundupan Sebagai Ancaman Kedaulatan Indonesia

"Apa solusi, juga sudah diketahui. Tetapi entah kenapa, masalah ini masih selalu dikeluhkan," ujarnya.

Dia mengaku, belum lama ini sudah mempertanyakan keluhan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, bahwa impor ilegal (penyelundupan) memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor illegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret," tuturnya.

Noel lantas mengutip keluhan APSyFI, bahwa impor illegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Menurut (APSyFI), kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

Dia mengingatkan, dampak PHK tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Sebab satu buruh kena PHK, dampak langsung bisa menimpa 4 orang (ditambah istri dan 2 anak), kemudian dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM sebagai penyedia jasa mulai dari pedagang di pasar, warung, penjual bensin eceran hingga rumah kontrakan, juga akan terkena dampak. "Para ekonom lebih tahulah soal dampak PHK. Kemnaker selalu berharap ekonomi yang lebih baik, jauh-jauhlah PHK," katanya.

Baca Juga: Bela Rakyat, Prabowo Tak Segan Tenggelamkan Kapal Penyelundupan Tekstil

Dia berharap, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang dibentuk Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya berhasil mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk mengantisipasi kebocoran dan melawan penyelundupan yang dapat menggangu perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Prabowo kemudian meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah, untuk sama-sama berjuang menghentikan terjadinya kebocoran-kebocoran.

"Di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran, menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan," kata Prabowo dalam acara Musrembangnas RPJMN Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (30/12/2025).

Prabowo kemudian menyinggung bahwa ada penyelundupan tekstil yang keberadaannya telah mengancam keberlangsung industri tekstil di dalam negeri.

"Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita," ujarnya.