Ketua DPR Angkat Isu Kelaparan Akibat Perang pada Forum Parlemen G20

AKURAT.CO Ketua DPR, Puan Maharani, menghadiri G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan.

Dalam forum pimpinan parlemen negara-negara G20 itu, Puan berbicara tentang isu kelaparan akibat perang.

P20 ke-10 diselenggarakan di National Congress of Brazil atau Kantor parlemen Brasil yang berada di Ibu Kota Brasilia.

Rangkaian P20 digelar sejak 6 November 2024 dengan Brasil sebagai pemegang presidensi P20 tahun ini mengangkat tema "Parlemen untuk Dunia yang Adil dan Planet yang Berkelanjutan."

Pada sesi kesatu P20 yang dilangsungkan Kamis (7/11/2024) siang waktu setempat, Puan ditunjuk sebagai pembicara pertama.

Sesi ini bertajuk "Kontribusi Parlemen terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan."

"Saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Presiden Kamar Deputi dan Presiden Senat Federal Brasil yang menjadi tuan rumah KTT Pembicara P20 tahun 2024 di Kota Brasilia yang dinamis dan untuk keramahtamahan yang diberikan kepada saya dan delegasi DPR RI," jelas Puan mengawali pernyataannya.

Puan kemudian menyinggung soal krisis global yang tengah dihadapi dan mengganggu kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

Mulai dari pandemi Covid-19, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim serta perang dan berbagai konflik yang telah meningkatkan kerawanan pangan dan energi.

Hampir 700 juta orang atau setara dengan 8,5 persen populasi global di dunia pun masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

"Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia Kedua (World War II). Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan," katanya.

Meningkatnya ketegangan geopolitik dan besarnya persaingan antarnegara, menurut Puan, telah mengalihkan perhatian dunia dari masyarakat miskin.

Padahal, pengeluaran militer global mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2023 atau setara dengan 2,3 persen PDB global.

Sementara, pada periode yang sama tahun 2023, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah USD223,7 miliar atau kurang dari 10 persen belanja global militer.

"Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang," terang Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu lalu mempertanyakan apa jadinya jika dunia bisa mengalokasikan 50 persen belanja militer global atau sekitar USD1,2 triliun setiap tahun hingga tahun 2030 untuk membantu masyarakat miskin.

Menurut Puan bahwa pastinya hal tersebut akan membawa dampak besar.

"Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030," katanya.

Puan berharap P20 dapat membuat parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara, guna menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

Ini berlaku untuk semua, baik negara besar dan kecil.

"Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai," paparnya.

Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

Pada saat yang sama, berbagai krisis di dunia juga menuntut perhatian bersama.

"Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan dan menyelesaikan kesenjangan," ujar pemimpin P20 ke-8 tahun 2022 tersebut.

Puan juga menekankan bahwa seluruh anggota negara P20 harus mendukung untuk mengakhiri perang di Gaza, Ukraina dan sekitarnya.

Ia meminta semua negara G20 untuk segera menyuarakan gencatan senjata di Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," jelas Puan, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/11/2024).