Mukhamad Misbakhun Wisuda Doktoral di JCC Senayan

AKURAT.CO Usai menyandang gelar doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti dengan predikat cum laude, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun melangsungkan wisuda yang digelar di JCC Senayan, Kamis (24/10/2024).

Misbakhun yang bernomor induk mahasiswa (NIM) 221022106002 meraih IPK 3,93. Hal itu disampaikan pihak Universitas Trisakti di sela Acara Wisuda Universitas Trisaksi Program Doktor, Magister, Sarjana, Profesi dan Diploma Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

Adapun disertasi Misbakhun bertajuk "Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19", telah lulus diuji oleh tim penguji yang diketuai oleh Prof. Yolanda Masnita Siagian, MM, CIRR, CMA, CPM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti) pada 4 Juni 2024 lalu.

Baca Juga: Jalani Sidang Doktor, Misbakhun Paparkan Peran DPR RI Integrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Saat Covid-19

Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa lembaga DPR berperan dalam mengintegrasikan kebijakan moneter dan fiskal melalui burden sharing dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, peran DPR mengintegrasikan kebijakan moneter dan fiskal melalui burden sharing untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah memberi kepastian hukum, melalui mekanisme RDP dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait, juga melalui persetujuan atas Perppu yang diajukan Presiden RI.

Misbakhun menilai, bauran kebijakan yang paling penting dalam penanganan Covid-19 adalah kebijakan moneter yang mengakomodir kebutuhan pembiayaan fiskal yang membesar akibat pelebaran defisit fiskal, melalui pembelian SBN oleh bank sentral. Dalam hal mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh DPR, keberlanjutan ruang fiskal merupakan isu yang dianggap paling penting.

Misbakhun memaparkan, terdapat kesamaan kebijakan antara Indonesia, India dan Korea. Dimana ketiga negara memberikan stimulus pada sektor UMKM, juga melakukan integrasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal institusi mana yang menginisiasi dan kapan kebijakan diambil, namun ketiga negara tersebut melakukan pembentukan emergency law, dan dalam hal Indonesia, lewat pengesahan Perpu yang diajukan Presiden.

Kesimpulan tersebut memberikan implikasi teoritis bahwa DPR tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi berperan signifikan dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijkan ekonomi. Misbakhun menjelaskan, DPR RI menjadi pusat koordinasi dalam menangani krisis yang dialami oleh bangsa.

DPR juga memberikan kepastian hukum dan legitimasi politik terhadap peran Bank Indonesia dalam mengakomodir defisit fiskal dengan tetap mengedepankan independensi bank sentral. Sementara implikasinya dalam kebijakan publik adalah DPR dapat memberikan legitimasi politik kepada bank sentral dalam pembelian SBN pemerintah yang tetap diakui sebagai langkah yang sesuai dengan kebijakan fiskal dan keuangan negara.

Misbakhun mengatakan, penelitian ini memeroleh sebuah temuan baru, yaitu pada format kolaborasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, secara teoritis kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter dilakukan dalam rangka koordinasi. Hal ini mengingat bahwa secara prinsip otoritas fiskal dan otoritas moneter berada dalam wilayah yang berbeda, dan keduanya independen satu sama lain.

"Dalam implementasi kebijakan burden sharing menghadapi pandemi Covid-19 penyatuan langkah antara kedua kebijakan tersebut berjalan sangat intensif, formulasi bauran kebijakan mekanisme pengawasan dan evaluasi integrasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dilakukan secara berkala di DPR," papar Misbakhun saat sidang promosinya.

Profil Misbakhun

Mukhamad Misbakhun dikenal sebagai seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pasuruan, 29 Juli 1970. Misbakhun kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam pemilu legislatif 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Adapun ia terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Probolinggo, Pasuruan, kota Prolobilinggo dan kota Pasuruan.

Selama menjadi anggota DPR, Alumni STAN dan Universitas Trisakti ini dikenal cukup vokal terhadap kasus bailout Bank Century. Ia merupakan salah satu inisiator penggunaan Hak Angket DPR terhadap kasus tersebut. Di Pasuruan, ia tumbuh besar dalam lika-liku kehidupan kampung dengan orang tua yang tidak kaya. Sejak kecil Misbakhun telah terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari senin dan kamis atas bimbingan ayahnya. Misbakhun mempunyai empat orang anak hasil pernikahannya dengan Eny Sulistijowati. Sejak tahun 2010 ia beserta anak dan istrinya pindah dari Pasuruan dan menetap di Jakarta.

Misbakhun menempuh jenjang pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 1 Pasuruan pada tahun 1986. Setelah lulus SMA, pada tahun 1988 ia melanjutkan kuliah pada program diploma III perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Bintaro. Setelah lulus dari STAN Misbakhun bekerja di Departemen Keuangan (Depkeu) republik Indonesia sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Selama di Departemen Keuangan karir Misbakhun tergolong cemerlang. Misbakhun pernah bertugas di kantor pusat dan diperbantukan di sekretariat Dirjen Pajak. Ia bahkan disebut-sebut memiliki relasi cukup dekat dan menjadi orang kepercayaan Dirjen pajak saat itu Hadi Poernomo yang kemudian menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sembari berkarir di lingkungan Departemen Keuangan, Misbakhun melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 program ekstensi sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2003 pula Misbakhun yang masih bekerja di Depkeu, mendirikan PT Agar Sehat Makmur Lestari (ASML) yang memproduksi tepung agar-agar di tanah kelahirannya Pasuruan.

Pabrik PT ASML ia dirikan dengan biaya investasi sebesar Rp8 miliar di atas tanah seluas 1,2 hektare. Setelah 15 tahun bekerja sebagai PNS, Misbakhun pada tahun 2005 mengundurkan diri dan memilih menjadi pengusaha.

Sempat membeli PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang bergerak dibidang penjualan plastik dari Teguh Boentoro pada 2007, Misbakhun kemudian mulai terjun ke dunia politik pada tahun 2009 hingga saat ini. Pada pemilihan legislasi terkini, ia memperoleh suara terbanyak dari Fraksi Golkar di dapil Jatim II.

Adapun Dapil Jawa Timur II meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Di dapil tersebut, Partai Golkar memperoleh satu kursi penuh untuk DPR RI. Perolehan suara Misbakhun yang dipasangkan di nomor urut 1 oleh Golkar tersebut mencapai 98.736.