AKURAT.CO DPR menyayangkan terjadinya peretasan data milik pemerintah untuk kesekian kalinya, yang kini menyasar data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menyebut, insiden peretasan ini menjadi alarm serius.
Ia pun mendesak pemerintah untuk serius menangani kasus peretasan dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat secepatnya.
"Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Sukamta menilai, masalah kebocoran data tidak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.
Baca Juga: KPK Siap Usut Dugaan Korupsi Venue PON Aceh-Sumut
Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, baik di sektor Pemerintahan maupun swasta.
Apalagi, kebocoran data NPWP mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon dan email.
"Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," katanya.
Menurut Sukamta, kebocoran kali ini merupakan ancaman serius mengingat sudah mengincar data Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia hingga para pejabat level menteri.
"Ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu tetapi juga bagi keamanan nasional. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan," ujarnya.
Sebagai informasi, adanya dugaan kebocoran data ini salah satunya disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahan di media sosial X pada Rabu (18/9/2024).
Setidaknya ada enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Breach Forums.
Baca Juga: Bolehkah Perempuan Menjadi Khatib dan Imam Shalat Jumat?
Beberapa data yang bocor di antaranya bahkan milik Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani serta beberapa data yang diduga milik sejumlah menteri.
