Ingatkan Pidato Bung Karno di PBB, Megawati: Hukum Internasional Jangan Jadi Alat Hegemoni

AKURAT.CO Presiden Kelima RI, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, mengajak pemerintah negara-negara di dunia untuk segera menyusun hukum internasional yang mengatur penggunaan artificial intelligence atau AI.

Megawati memberi penekanan pada resiko AI jika disalahgunakan oleh para aktor nonnegara (non-state actors).

Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk "Tantangan Geopolitik dan Pancasila Sebagai Jalan Tata Dunia Baru."

Kuliah disampaikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-300 Universitas Saint Petersburg, di Rusia, pada Senin (16/9/2024).

Hadir sebagai peserta ratusan mahasiswa Universitas Saint Petersburg serta sivitas akademika kampus tersebut.

Menurut Megawati, dunia kini dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks, volatile, penuh ketidakpastian dan berpotensi terjadinya eskalasi konflik.

"Potensi konflik harus segera dimitigasi, termasuk akibat penyalahgunaan kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence," katanya.

Megawati mengakui perkembangan teknologi di satu sisi membawa kemajuan bagi peningkatan taraf kehidupan.

"Namun jangan lupa di sisi lain, teknologi yang digunakan untuk senjata pemusnah massal bisa menghancurkan peradaban," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Bagi Megawati, keadaan inilah yang menyebabkan mengapa persoalan geopolitik semakin kompleks, bersifat multipolar, multi aktor dan spektrumnya semakin luas karena munculnya aktor-aktor nonnegara.

Ia menjelaskan, potensi konflik juga terjadi akibat perbedaan kepentingan nasional dan benturan penguasaan sumber daya.

Konflik juga dipicu melalui identitas agama, etnisitas dan lahirnya berbagai paham baru.
Semuanya memunculkan konflik asimetris dengan wataknya yang radikal, antikemapanan, rasial dan pengaruhnya menembus lintas batas negara.

Di luar hal tersebut, ancaman penggunaan senjata kimia dan biologi juga kian mencemaskan.

Pada titik itu, Megawati menyatakan perlu mencermati keterlibatan aktor nonnegara.

Sebab, menurutnya, setiap negara setidaknya memiliki paradigma ideal atas negaranya dalam posisi internasionalnya.

"Namun apakah demikian dengan aktor nonnegara? Bagaimana kalau kemajuan artificial intelligence dalam hubungannya dengan persenjataan modern yang membahayakan keselamatan umat manusia dikuasai aktor nonnegara?" kata Megawati.

"Dalam pandangan saya, yang harus segera hukum internasional harus mengatur ini. Seluruh potensi konflik harus dimitigasi melalui hukum internasional," tambahnya.

Walau demikian, Megawati juga mengingatkan agar hukum internasional tersebut dibangun dengan semangat kesetaraan.

Bukan atas dasar semangat dominasi sebuah negara besar terhadap negeri lainnya di dunia.

Untuk memberikan pemahaman atas idenya itu, ia mengingatkan dunia kepada apa yang digagas oleh Bung Karno, Proklamator RI, melalui pidato pada 30 September 1960 di PBB.

Pidato Bung Karno yang berjudul "To Build The World A New" yang menurut Megawati dapat diangkat kembali.

Dengan pidato tersebut, pertama, Bung Karno menyerukan reformasi lembaga PBB melalui demokratisasi dan penghormatan terhadap kesetaraan antarbangsa.

Kedua, Bung Karno menyerukan reorganisasi Dewan Keamanan PBB agar semakin efektif didalam menangani konflik.

Ketiga, pemindahan markas besar PBB ke negara yang tidak terlibat konflik.

Keempat, dimasukkannya prinsip-prinsip Pancasila dalam Piagam PBB.

Bagi Megawati, pidato Bung Karno itu mengkritisi konflik dunia yang tidak kunjung usai. Sebuah keprihatinan atas sistem internasional yang semakin bergeser pada perang hegemoni dan melupakan pentingnya solidaritas sosial dan kemanusiaan.

Artinya, jangan sampai hukum internasional yang dibangun mengenai AI justru jadi alat baru pembangun hegemoni negara tertentu atas dunia.

"Saya juga semakin khawatir dengan munculnya model penjajahan gaya baru melalui penggunaan kekuatan ekonomi, pangan dan keunggulan teknologi, serta hukum internasional sebagai alat pembangun hegemoni," jelas Megawati.

Turut mendampingi Megawati saat memberikan kuliah umum di Universitas St. Petersburg, Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk Universitas St. Petersburg, Prof. Connie Rahakundini Bakrie.

Terlihat juga mendengarkan kuliah umum, Dubes Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares.