Buka Forum Parlemen RI-Pasifik, Puan Bicara Soal Prinsip Kesetaraan di Kawasan

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi membuka perhelatan Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Acara ini merupakan kali kedua bagi DPR RI menyelenggarakan sidang forum parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik.

"Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Pasifik, pada pertemuan IPPP kedua. Selamat datang di Jakarta, Indonesia," kata Puan di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.

Puan kemudian menyinggung mengenai IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI di mana pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada tahun 2018.

Baca Juga: DPR Gelar IPPP ke-2, Pererat Hubungan Indonesia dengan Negara Pasifik

"Sejak saat itu, semangat untuk memperkuat kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga dan bahkan tumbuh semakin kuat. Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para Pimpinan Parlemen pada pertemuan ini," sambung Puan.

Dari delegasi yang hadir pada Sidang ke-2 IPPP, 8 di antaranya adalah merupakan ketua parlemen. Sementara sisanya adalah wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator. Puan mengatakan, hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif.

"Tidak saja kita memiliki hubungan antar Pemerintah yang solid, namun kita juga memiliki hubungan antar Parlemen yang kokoh. Bahkan kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para Ketua Parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia," ucapnya.

Mrnurutnya, Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. Selain itu, Indonesia dan negara-negara Pasifik juga disebut memiliki kesamaan nilai.

Baca Juga: Indonesia Apresiasi Dukungan Papua Nugini Tingkatkan Kerja Sama Kawasan Pasifik

"Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance," tegas Puan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan.

Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

"Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai," paparnya.

Dia menegaskan, semua negara yang terlibat dalam IPPP ini memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

"Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan," jelasnya.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan di tengah meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (major powers) di kawasan. Menurutnya, anggota IPPP harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar dan agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, juga menggarisbawahi tentang pertemuan kedua IPPP yang berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik. Puan merinci tantangan itu seperti ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.

"Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah 'kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi' di antara kita semua melalui diplomasi," ungkapnya.

"Hal ini dapat dilakukan jika Parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral," imbuh Puan.

Dia pun berharap kerja sama antar Parlemen dalam IPPP dapat bersinergi dan memperkuat kerja sama antar Pemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia.

"Lebih jauh, IPPP juga dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif," pungkas Ketua Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 tersebut.