Kasus PDN Digadang Berdampak ke Proyek IKN, Roy Suryo: Menkominfo Makin Kocar-kacir

AKURAT.CO Kegagalan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, semakin terlihat usai kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terbukti berdampak ke banyak sektor.

Pemerhati Telematika dan Multimedia, Roy Suryo, mengatakan citra Budi Arie semakin buruk pasca bobolnya PDNS disebut-sebut menjadi salah satu penyebab lambatnya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"(Kasus PDN) disebut-sebut ikut memperlambat alias membuat bolotnya pembangunan IKN ini, Ambyar. Sudah jatuh tertimpa tangga ibaratnya, karena sudah kocar-kacir Kemenkominfo menanganinya, masih dijadikan kambing hitam oleh IKN," kata Roy kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, bobolnya PDNS secara tidak langsung telah mencoreng nama baik Presiden Joko Widodo. Sebab, janji Jokowi untuk berkantor di IKN pada bulan Juli harus batal terealisasi akibat pembangunan yang belum rampung karena terdampak kasus PDNS.

Baca Juga: Usai Peretasan PDN, DPR Desak Pemerintah Beri Kejelasan Nasib Data Masyarakat

"Akibatnya ada yang terlambat untuk memenuhi janjinya berkantor disana semenjak awal Juli kemarin dan jadi bullyan netizen dimana-mana. Makanya tidak usah kesusu, ora usah grusah-grusuh, malah semuanya jadi rusuh," ujarnya.

Oleh karena itu, Roy mengingatkan kepada Budi Arie untuk serius dalam mengurus persoalan data. Sebab bobolnya keamanan data bisa berdampak ke banyak sektor.

"Bobolnya PDNS 2 kemarin de facto sudah jelas dampak merugikan di semua sektor. Sekali lagi Menkominfo Budi Arie Setiadi tidak boleh menganggap remeh hal ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis mengatakan, serangan terhadap PDNS telah berdampak terhadap kelangsungan konstruksi proyek-proyek pemerintah, salah satunya IKN.

Dia mengatakan, setidaknya ada 10 persen konstruksi proyek yang terpengaruh atas serangan PDNS. Adapun, sejumlah bagian yang terdampak terkait dengan proses sertifikasi tenaga kerja, konstruksi, hingga proses pengadaan atau tender.

"Ada (PSN yang kena), yang IKN juga ada. Sehingga, karena ada proses kendala di PDN makanya tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita ubah kembali lagi ke manual," kata Abdul usai acara Launching Konstruksi Indonesia 2024 di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (23/7/2024).