Jadi Perdebatan Tiap Tahun, DPR Desak Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyoroti masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang terus berulang setiap tahun.

Bahkan, meski masalah tersebut selalu dibahas setiap tahun dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), namun tidak pernah ada jalan keluar.

"Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," keluhnya saat Rapat dengar pendapat dengan jajaran eselon satu Kemendikbudristek, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia menyatakan, alih-alih pemerintah menciptakan pemerataan Pendidikan yang lebih berkeadilan, malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya. Menurutnya, kenapa masyarakat berebut sekolah favorit karena dua alasan, yakni kualitas SDM guru dan tenaga kependidikan dan fasilitas dan sarana prasarana sekolah.

Baca Juga: Terima Banyak Laporan Kecurangan PPDB, Menko PMK Bakal Bentuk Satgas Pengendalian 

"Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah," ungkapnya.

Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.

"Dulu (2016) ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek, kapan bisa terkejar kuota daya tampung murid baru?" tanyanya.

Dia melanjutkan, sejak 7 tahun terakhir pelaksanaan PPDB sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah yang terungkap di komisi X DPR, membuktikan adanya kegagalan sistem.

"Kalau enggak efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit," tegasnya.

Seperti diketahui, tujuan awal pemerintah mencetus PPDB berbasis zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit atau istilah kasta dalam sistem Pendidikan, sehingga harapannya tercipta kualitas Pendidikan yang merata.

Fikri menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit, sebagaimana Kemendikbudristek meluncurkan SMK pusat keunggulan. "Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit," tutupnya.