KPU Diminta Berbenah Hadirkan Pemilu Bebas Kekerasan terhadap Perempuan

AKURAT.CO Dilengserkannya Hasyim Asy'ari lengser dari jabatan sebagai Ketua sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, harapan akan perubahan di tubuh lembaga penyelenggara pemilu terus digaungkan.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP), Mike Verawati Tangka, mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas putusan tegasnya memberhentikan Hasyim Asyari, karena terbukti melakukan tindakan asusila serta menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

"Sanksi pemberhentian tetap adalah keputusan terbaik untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menjadi pesan yang tegas bahwa tidak ada ruang ataupun toleransi bagi pelaku untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Indonesia," kata Mike dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Baca Juga: Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Apresiasi DKPP Berhentikan Ketua KPU

KMPKP mengungkapkan, tren atas kecenderungan yang ada di lingkungan penyelenggara pemilu, kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan penyelenggara pemilu telah meningkat tajam.

Pada periode tahun 2017-2022, terjadi 25 kasus kekerasan seksual yang ditangani DKPP. Kemudian pada tahun 2022-2023, terdapat 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 meningkat tajam sebanyak 54 perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang dilaporkan ke DKPP.

"Dengan eskalasi kasus yang semakin meningkat, KMPKP menilai bahwa Putusan DKPP ini menjadi langkah tegas sekaligus sinyal yang kuat untuk terus mengukuhkan dan menjaga konsistensi perlindungan perempuan dalam pemilu," ujarnya.

Pasca pemecatan Hasyim Asy'ari, KMPKP mendesak KPU untuk berbenah secara kelembagaan agar dapat secepatnya membentuk pedoman penanganan kekerasan berbasis gender utamanya menghadapi Pilkada 2024. Keterlibatan Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga perlu diperkuat untuk dapat merambah ranah-ranah yang berpotensi memicu kekerasan terhadap perempuan.

"Kepemimpinan kolektif kolegial penyelenggara pemilu seharusnya menjadi basis kontrol antar sesama kolega penyelenggara pemilu untuk mencegah rekan sesama anggota melakukan pelanggaran etika ataupun perbuatan menyimpang lainnya," pungkasnya.