Ma'ruf Amin: Pulihkan Dulu PDNS 2, Siapa yang Harus Disalahkan itu Nanti

AKURAT.CO Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, mengatakan pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 harus jadi fokus utama pemerintah. Baru setelah itu dicari tahu penyebab utama serangan siber terhadap layanan itu.

"Persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya baru kita cari sebabnya, nah siapa yang harus disalahkan itu nanti," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dikutip Antara, Jumat (28/6/2024).

Dia menjelaskan, PDN dibentuk untuk menyatukan pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah agar tidak mudah diretas. Sayangnya, pemerintah kurang memperhatikan kemungkinan peretasan yang memberikan dampak besar.

Baca Juga: Data Penerima KIPK Diduga Ikut Raib Usai PDN Dibobol, DPR Desak Pemerintah Segera Cari Solusi!

"Memang dulu pusat data itu dianggap bahwa di komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata, ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi, ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menanggapi perihal adanya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya pasca-kejadian tersebut.

"Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN), usai terjadinya serangan siber ransomware beberapa waktu lalu.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Jumat (28/6/2024).

Meski demikian, Yusuf belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Namun, selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.