Pembentukan Satgas Judi Online Bikin Boros Anggaran

 

AKURAT.CO Langkah Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online dianggap bukan kebijakan yang tepat dan diduga hanya akan memboroskan anggaran.

 

Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, pembentukan Satgas Judi Online tidak akan berjalan efektif terutama jika orientasinya hanya berfokus pada korban.

 

"Menurut saya pembentukan satgas tidak efektif, dan tidan solutif, karena judi itu ada dua pihak, disitu ada korban dan pelaku, nah kalau orientasi kita hanya pada korban itu enggak mudah," kata Trubus saat dihubungi, Sabtu (15/6/2024).

 

 

Trubus kemudian menyoroti minimnya penindakan pemerintah terhadap pelaku dan atau bandar. Menurutnya, hal ini juga tidak mudah diatasi karena lemahnya aturan di dalam negeri.

 

Sementara dalam kasus judi online, banyak bandar-bandar yang keberadaannya ada di luar negeri. Sehingga, hal ini juga akan menghambat pemerintah dalam melakukan penindakan sampai ke akar-akarnya.

 

"Kita kalau Undang-Undang Koruptor, itu ada koruptor di luar negeri ditarik pulang bisa, karena ada undang-undangnya, kalau bandar judi online itu gak bisa ditarik pulang, karena enggak ada aturan juga mengenai itu," ucapnya.

 

"Jadi mereka selama ini, aparat penegak hukum sulit menyentuh para bandar yang ada di luar negeri," sambungnya.

 

Tak hanya itu, Trubus menyebut ada hal lain yang membuat persoalan judi semakin sulit untuk diberantas. Ia curiga ada pihak-pihak yang memang menjadi beking dari pada bandar-bandar sehingga judi online bisa tersebar bebas di internet dan masyarakat.

 

"Bandar ini kadang-kadang menyentuh elit kita sendiri, bekingan-bekingan itu yang bikin ruwet, jadinya pelaku ini bisa saja mereka adalah aparat penegak hukum atau elit," tukasnya.

 

Karenanya, Trubus mengatakan, pembentukan Satgas Judi Online ini sebagai langkah pemborosan anggaran karena dirinya tidak pernah melihat hasil memuaskan dari satgas-satgas yang pernah dibentuk oleh pemerintah.

 

 

Apalagi, Satgas Judi Online diisi orang-orang yang memang sudah menjabat di pemerintahan dan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Seperti Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Kapolri Listyo Sigit.

 

"Menurut saya satgas hanya pemborosan anggaran karena selama ini kita bentuk satgas apapun juga nggak efektif, kemana hasilnya," pungkasnya.