Hadiri Sidang MK, Airlangga Beberkan Alasan Pemerintah Tebar Bansos Jelang Pemilu 2024

 

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan mengapa pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan dengan waktu yang hampir bertepatan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

 

Penjelasan itu disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

 

Dalam keterangannya, Airlangga menyebut pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan sebagai antisipasi dalam menghadapi bencana iklim el nino yang akan berdampak langsung pada kenaikan harga beras.

 

"Pada saat terjadi risiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan dan dikhawatirkan badai el nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat," ucap Airlangga.

 

"Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terealisasi di semester satu 2024 ini berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2023 tentang APBN di pasal 20," sambungnya.

 

 

Airlangga menegaskan, sejumlah bantuan yang dikeluarkan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan perpolitikan. Tetapi karena BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi el nino akan terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari dan Februari 2024.

 

"Nah ini berdampak kepada penurunan produksi beras. kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton," ucapnya.

 

Pada saat yang bersamaan, lanjut Airlangga, terjadi kenaikan harga beras dunia di mana harga beras Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen. Beras vietnam 614 dolar per ton atau naik 41,95 persen.

 

"Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras ke 6 negara di tahun 2023, India,  Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga 3 negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh dan Rusia," ucapnya.

 

Airlangga menjelaskan, el nino secara nyata telah berdampak terhadap peningkatan harga pangan terutama beras. Bahkan, volatile food terus meningkat di bulan Juli hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.

 

"Beras mengontribusi pada inflasi di bulan Maret saja 0,74 persen. Jadi pada periode el nino tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat, nah itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan el nino dan juga bantuan pangan," jelasnya.

 

 

Airlangga juga menekankan, dengan alasan sejumlah masalah tersebut, maka pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

 

"Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan ini adalah amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, dimana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.