Bahas Kebocoran Data DPT Dengan Menkominfo, Komisi I DPR Salahkan KPU

AKURAT.CO Komisi I DPR meminta KPU bertanggung jawab menyikapi kasus kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam rapat kerja bersama Kemenkominfo, Komisi I DPR tidak melihat lemahnya sistem proteksi sebagai penyebab kebocoran, namun menyalahkan KPU.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyebut KPU harus bertanggung jawab mengikuti ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sebab perlindungan data menjadi tanggung jawab lembaga yang berwenang.

"Jadi dalam hal ini yang salah adalah KPU langsung, langsung kita bisa mengatakan yang salah sebagai pengelola data pemilu ya kalau mengikuti Undang-Undang PDP," kata Abdul Kharis, ketika memimpin rapat bersama Menkominfo, di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: Budi Arie Soal Data DPT Bocor: Ini Motif Bisnis, Enggak Usah Dipolitisir

Menurutnya, penelusuran hukum yang dilakukan untuk memastikan kebocoran data, tidak menghilangkan unsur tanggung jawab KPU dalam melindungi data super sensitif seperti DPT.

Menkominfo Budi Arie meminta forum rapat tidak digunakan untuk saling menyalahkan. Dirinya menyebut, penelusuran sedang dilakukan oleh Menkominfo, BSSN dan Mabes Polri namun KPU juga harus berbenah diri.

"Dalam hal forum ini kita tidak mau menyalahkan sehingga kita sama-sama jagalah, yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum, dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," kata dia.