Kerawanan Kampanye Didominasi Ujaran Kebencian, Bawaslu Wanti-wanti Jajaran Tingkat Provinsi

AKURAT.CO Bawaslu RI meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyebutkan, hasil analisis potensi kerawanan kampanye melalui medsos bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentasi 50 persen.

Potensi kerawanan kedua yakni kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong sebanyak 30 persen dan kerawanan ketiga yakni kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) sebanyak 20 persen.

"Artinya, potensi kerawanan kampanye di medsos yang bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi," katanya dikutip dari laman resmi bawaslu.go.id, Jumat (10/11/2023).

Berbeda dengan potensi kerawanan di tingkat provinsi, Lolly menjelaskan, untuk tingkat kabupaten/kota, kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong menjadi indikator potensi terbesar.

"Disusul kampanye bermuatan ujaran kebencian sebanyak 33 persen dan kampanye bermuatan SARA sebesar 27 persen. Ada perbedaan di level provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Baca Juga: Bawaslu Keluarkan 4 Rumus Pemilu Berintegritas

Perlu diketahui, dalam pemetaan kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye medsos, provinsi tertinggi ditempati DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Gorontalo.

Sedangkan di kerawanan tinggi untuk tingkat kabupaten/kota yakni Kabupaten Fakfak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Malaka, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Lalu, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Alor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Agam, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kendal, Kota Balikpapan, Kota Bogor dan Kota Parepare.

Sementara itu, provinsi paling rawan isu kampanye medsos berdasarkan agregasi kabupaten/kota yakni Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Jadi, tidak boleh jajaran pengawas pemilu di 15 provinsi rawan tinggi ini gaptek (gagap teknologi). Bagaimana melakukan upaya mencegah kalau jajarannya gaptek," Lolly berpesan.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menambahkan, indeks kerawanan pemilu sebagai mitigasi dan deteksi dini potensi kerawanan dalam proses pemilihan.

Untuk kampanye di medsos, kata dia, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, terjadi hoaks dan maraknya kampanye hitam sehingga membuat pemilu menjadi tegang.

Baca Juga: Bawaslu Gandeng Koalisi Masyarakat Lawan Disinformasi Pemilu 2024

"Kampanye di medsos dialami oleh bapak/ibu semua mengenai maraknya hoaks dan black campaign. Itu membuat ketegangan yang tidak perlu dalam proses pemilu. Hal inilah yang menjadi dasar (diluncurkannya) indeks kerawanan Pemilu 2024 ini," tuturnya.