700 Ribu Anak Papua Diduga Putus Sekolah, Komisi X DPR: Jangan Dipandang Enteng

AKURAT.CO Komisi X DPR menanggapi laporan terkait dugaan 700.000 anak di Papua putus sekolah. Informasi tersebut merupakan isu yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan.

"Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, Lalu Hadrian menegaskan bahwa data tersebut perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh, sebagaimana telah disampaikan pemerintah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

Baca Juga: SD Swasta Terbaik di Banjarmasin 2025: Rekomendasi dan Tips Pilih Sekolah Dasar Berkualitas

Menurutnya, proses cross-check data sangat penting dan harus melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," tegas legislator PKB itu.

Namun, terlepas dari angka pastinya, persoalan akses pendidikan di Papua merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, hingga kondisi geografis masih menjadi hambatan utama.

"Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan," ujarnya.

Baca Juga: Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Capai 99 Persen, 16.156 Sekolah Proses Renovasi

Karena itu, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua. Memperbaiki distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700 ribu anak Papua tidak bersekolah. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025).