Presiden Prabowo Bersama Bahlil Bahas Percepatan Implementasi EBT, Satu Desa Satu Megawatt

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawat.

"Kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt," kata Bahlil kepada awak media usai pertemuan.

Baca Juga: Jalani Instruksi Prabowo, Kemenhut Komitmen Perkuat Perhutanan Sosial Sebagai Agenda Strategis Nasional

Dia menjelaskan bahwa pembahasan teknis telah mencapai tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek.

Pemerintah menargetkan agar program tersebut dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

"Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya," ujar Bahlil.

Baca Juga: Panggil Menteri KKP, Presiden Prabowo Pantau Ketat Progres Kampung Nelayan Merah Putih

Program besar ini ditujukan untuk membawa listrik bersih dan terjangkau hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

Tidak hanya implementasi energi baru dan terbarukan, Bahlil menyampaikan bahwa pada rapat tersebut turut dibahas mengenai peristiwa di Bandara Morowali.

Menurutnya, tim satuan tugas telah ditugaskan untuk melakukan investigasi termasuk memastikan ada atau tidaknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal.

Baca Juga: Rakernas PAN 2025: Solid Dukung Prabowo dan Semua Program Pemerintah Sampai Akhir

"Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara umum," jelasnya.

Bahlil pun menegaskan arahan Presiden Prabowo untuk tetap menegakkan aturan dalam sektor pertambangan. Seluruh jajaran pun telah diinstruksikan untuk bertindak tegas tanpa pengecualian.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," katanya.

Baca Juga: Penarik Becak 89 Tahun di Jombang Terharu Dapat Becak Listrik dari Presiden Prabowo