Pembatasan Game Online Perlu Dibarengi Penguatan Pengawasan di Sekolah

AKURAT.CO Wacana pembatasan game online seperti PUBG yang diisyaratkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta mendapat sambutan baik dari para legislator DPR.

Namun, Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan bahwa solusi tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dan penguatan kurikulum lokal.

Dia menegaskan, solusi untuk menanggulangi dampak negatif game online harus melibatkan tiga pilar utama: sekolah, orang tua, dan pemerintah.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Gunakan PP TUNAS untuk Tindak Game Online Berbahaya

"Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif," kata Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Dia juga mendorong pemerintah agar terus meningkatkan literasi digital kepada pelajar, guru, dan orang tua. Hal ini dinilai penting, agar mereka mampu memilah dan menggunakan teknologi secara bijak dan positif.

"Satuan pendidikan harus memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan," ucapnya.

Fikri juga mengusulkan agar sekolah dapat menyusun kurikulum lokal untuk menguatkan kurikulum yang mendukung pengawasan internal sekolah, demi lingkungan belajar yang aman dan bebas perundungan.

"Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif, mata pelajaran mana saja yang mendukung hal ini agar guru-gurunya berkoordinasi menyusun bersama kurikulum lokal tentu tidak keluar dari kurikulum yang sekarang berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji kebijakan pembatasan game online di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menekan dampak negatif permainan digital terhadap anak-anak, yang dinilai berpotensi memengaruhi perilaku dan perkembangan moral generasi muda.

Baca Juga: Pakar: Bukan Membatasi, Presiden Tak Mau Pelajar Jadi Korban Game Online

"Kita perlu memikirkan langkah konkret untuk membatasi dan mencari solusi atas pengaruh buruk dari game online terhadap anak-anak," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai mendampingi Presiden di kediaman Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Minggu malam (9/11/2025).

Prasetyo menilai, sebagian konten dalam game online mengandung unsur kekerasan yang bisa berdampak pada pembentukan karakter anak. Seperti Player Unknown's Battlegrounds (PUBG), yang di dalamnya menampilkan adegan penggunaan senjata api dan pertempuran.

"Sebagai contoh, game seperti PUBG itu menampilkan aksi bersenjata dan pertempuran yang bisa dengan mudah ditiru oleh anak-anak. Kalau hal seperti ini dianggap wajar, maka bisa berbahaya secara psikologis," ujarnya.