Mendagri Dorong Pemda Gandeng Kadin Genjot Ekonomi: APBD Tak Cukup Bikin Rakyat Sejahtera

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam mendorong kemajuan perekonomian daerah.

Menurutnya, anggaran pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha.

Dia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran sektor swasta harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Dorong Digitalisasi dan Kolaborasi Pemda untuk Reforma Agraria Berkelanjutan

"Jangan pernah bermimpi suatu daerah (atau) negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD," kata dia, dikutip, Kamis (28/8/2025).

Dia merinci, total belanja pemerintah dari APBN dan APBD sekitar 4.000 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding perputaran uang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang mencapai lebih dari 22.000 triliun rupiah.

"Berarti yang 20 ribu triliun (rupiah) punya siapa? Swasta. Maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup," ujarnya.

Dia juga menyoroti kondisi Sulawesi Tenggara yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 35 persen. Kondisi ini membuat daerah sulit berkembang bila hanya mengandalkan APBD.

"Jangan mimpi pernah untuk bisa mengubah daerah Bapak-Ibu sekalian untuk melompat, kemiskinan berkurang, stunting berkurang kemudian angka pengangguran akan dikurangi segala macam dengan performance seperti ini," jelasnya.

Karena itu, dia menekankan pentingnya menghadirkan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif. Menurutnya, Kadin menjadi mitra strategis yang dapat menjembatani kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.

Baca Juga: Puan Dorong Pemda Sampai PKK Aktif Jemput Bola Data Kesehatan Warga Desa

"Pintu yang sudah terbuat, Kadin menurut saya, karena Kadin ini solid, asosiasi yang sudah tua, tidak perlu buat lagi yang baru," ujarnya.

Selain itu, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pengusaha yang terbiasa membaca potensi ekonomi di wilayahnya. Oleh karena itu, dia mendorong agar kepala daerah membuka ruang diskusi bersama Kadin untuk merumuskan langkah konkret.

"Harapan saya, para gubernur termasuk teman saya satu lichting, Pak Andi, itu Pak Anton dengan grup Kadinnya ini undang, lebih baik kita sebagai pendengar saja. Apa potensinya Sulawesi Tenggara, dan kebijakan apa atau insentif apa yang Anda (Kadin Provinsi Sultra) butuhkan," tuturnya.

Untuk itu, sangat penting aksi nyata dari kolaborasi tersebut. Dia meminta agar kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kadin, benar-benar diwujudkan.

"Mari kita dukung bersama-sama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, khususnya Kadin, supaya bisa betul-betul membuat Sulawesi Tenggara (lebih maju)," tandasnya.