Pemerintah Mau Normalisasi Harga Tanah Dukung Pembangunan Rumah Murah untuk MBR

AKURAT.CO Pemerintah berencana melakukan normalisasi harga tanah, agar dapat dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam diskusi bertajuk 'Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak'.
Dia menegaskan, normalisasi harga tanah harus dilakukan agar harga tanah menjadi layak untuk dibangun perumahan rakyat dengan harga terjangkau. Menurutnya, tingginya harga perumahan saat ini lebih banyak disebabkan karena tingginya harga tanah.
Baca Juga: Regulasi KUR Perumahan Rampung, Siap Dorong Akses Rumah dan UKM Lokal
"Harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya (yang mahal), tapi karena harga tanah yang tidak masuk akal, sehingga tanah memang harus distabilisir oleh pemerintah. Ini yang oleh Presiden kita harus pakai pasal 33 (UUD 1945)," ucap Fahri, di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta, dikutip Kamis (7/8/2025).
Seperti yang dilakukan Semen Indonesia Grup saat membangun rumah percontohan dengan harga Rp 50 juta. "Saya juga ketemu dengan beberapa perusahaan yang memakai konstruksi cuma Rp 60 juta. Artinya rumah itu mahal karena tanah, bukan karena bangunan," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida mengatakan percepatan realisasi program 3 juta rumah perlu kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, perbankan dan masyarakat.
Menurutnya, faktor regulasi akan sangat berpengaruh. Dia sempat menceritakan sulitnya mengikuti sinkronisasi regulasi, terutama dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Bulog Versi Perumahan, Gagasan Baru Wamen Fahri Atasi Krisis Hunian
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Dedek Prayudi, mengatakan Program 3 Juta Rumah adalah yang sangat penting di antara sejumlah program prioritas lainnya.
"Sebab, ada 35 persen masyarakat yang masih tinggal di hunian tak layak," kata Dedek dalam kesempatan sama.
Dia menegaskan, Pemerintahan Presiden Prabowo ingin membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak, salah satunya dengan menyediakan perumahan yang terjangkau bagi rakyat berpenghasilan rendah.
"APBN ini betul-betul ditarik ke lapisan terbawah piramida masyarakat, supaya terasa melalui program-program unggulan, kebijakan strategis, dan program hasil terbaik cepat, seperti makan bergizi gratis, program 3 juta hunian, renovasi sekolah, juga ada program lain seperti cek kesehatan gratis dan lain-lain. Ini semua semata-mata ingin mengembalikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat program," pungkas Dedek.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Unggah Video Veda Ega Pratama Salip David Munoz, Akun Resmi MotoGP 'Diserbu' Netizen
- 2Kalender Jawa 19 September 2026: Watak Weton Sabtu Wage, Setia dan Berpendirian Kuat
- 3Soal Dualitas Alumni Universitas Trisakti, Menteri Maman: Hanya Ada Satu Ikatan yakni IKA Trisakti
- 4Komposisi Pemain Asing Persija Belum Penuh, Manajer Minta Soal Skuad Percayakan ke Shin Tae-yong
- 5Kalender Jawa 21 September 2026: Watak Weton Senin Legi, Sopan dan Mudah Bergaul
- 6Kenapa Massa Geruduk Rumah Doa GKPI Tangerang? Ini Kronologi dan Duduk Perkaranya
- 7Cuaca Hari Ini 19 September 2026: BMKG Peringatkan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah
- 8Asian Games: Pebulutangkis Juara Dunia Junior Thailand Dinyatakan Positif Doping
- 9OTT Lagi, KPK Amankan Bupati Bolaang Mongondow Utara Bersama 13 Orang Lainnya
- 10Sidang Sudewo Ricuh, KPK Tegaskan Tuntutan Disusun Berdasarkan Fakta







