Meutya Hafid: Presiden Hanya Menegaskan Aturan, Bukan Deklarasi Keberpihakan

AKURAT.CO Pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Pangkalan AU Halim Perdanakusuma hanya dalam konteks menjelaskan aturan tentang menteri yang akan melakukan kampanye.

Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid, yang juga hadir langsung saat presiden memberikan pernyataan menyebut bahwa ucapan Presiden Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan.

"Sebetulnya konteksnya adalah Presiden dimintai tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye. Lalu Presiden menyampaikan bahwa semua menteri, bahkan termasuk Presiden memiliki hak yang sama. Boleh berpihak, boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara," jelasnya usai konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres, TKN: Sampai Saat Ini Jokowi Masih Netral

Meutya juga membeberkan satu lagi jawaban Presiden dari pertanyaan lanjutan lain yang meyakinkan dirinya bahwa Presiden Jokowi masih menjaga netralitas.

"Presiden juga kemudian ditanya mengenai apakah akan menggunakan hak-tersebut dan dijawab 'kita lihat nanti'" bebernya menceritakan.

"Kata kuncinya adalah 'kita lihat nanti'. Jadi, artinya beliau tidak menutup kemungkinan berpihak tapi beliau sampai saat ini masih netral. Sekali lagi penjelasan Presiden tadi pagi hanya dalam konteks menjawab pertanyaan tentang menteri yang kampanye," terang Meutya yang juga Ketua Komisi I DPR.

Diketahui sebelumnya, pada Rabu pagi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Juga: Prabowo Diisukan Sakit, Jokowi: Sehat Walafiat Begini