Survei: 80 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Jokowi

AKURAT.CO Sebanyak 80,8 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan mendukung keberlanjutan program-programnya.

Demikian hasil penelitian terbaru lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (1/1/2024).

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 80,8 persen. Menunjukkan bahwa publik mendukung keberlanjutan program Jokowi dari hasil Pemilu 2024," jelas Direktur Program NSN, Huslidar Riandi, dalam keterangannya.

Dia mengatakan, dari 80,8 persen responden yang menyatakan puas, ada sebanyak 11,0 persen menyatakan sangat puas dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Hanya 16,4 persen yang menyatakan tidak puas, termasuk 2,6 persen merasa tidak puas sama sekali. Sisanya yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab ada 2,8 persen.

Angka kepuasan tersebut naik dalam kurun tiga bulan terakhir dan bertahan di atas kisaran 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan menuju gelaran Pemilu 2024 yang akan memilih kepemimpinan baru pasca-Jokowi menjadi menarik untuk dicermati.

Baca Juga: Jokowi: 2024, Indonesia Sudah di Jalur yang Benar

Berbeda dari akhir periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap Jokowi yang melakukan cawe-cawe terhadap siapa sosok yang bakal menggantikannya menyedot perhatian publik luas.

Kepemimpinan ala Jokowi hadir setelah periode kestabilan politik yang tercapai selama dua periode SBY. Jika ditarik lagi ke masa sebelumnya, Indonesia menghadapi periode transisi pasca-reformasi di mana tiga presiden memerintah dalam jangka enam tahun.

Krisis moneter juga membuat perekonomian nasional terpuruk, namun perlahan-lahan Indonesia mulai menggeliat kembali dan berusaha untuk bangkit. Tetapi berbagai hambatan baik dari masa sebelum krisis maupun karena hantaman krisis menjadi kendala yang tidak mudah untuk diterobos.

Jokowi muncul dengan jurus menggenjot pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan lagi dengan hilirisasi sumber daya alam.

Langkah masif Jokowi membangun infrastruktur terutama ditujukan untuk mengatasi kendala mahalnya biaya logistik, lebih-lebih kondisi geografis Indonesia.

Sementara itu kekayaan alam seperti tambang dan minyak sawit mentah yang biasanya difokuskan untuk ekspor ditahan oleh Jokowi. Tak gentar menghadapi penentangan dari negara-negara maju, Jokowi mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Semua itu dilakukan demi mencapai apa yang disebut sebagai visi Indonesia Emas 2045, di mana bangsa Indonesia memimpikan bisa melangkah sejajar dengan negara-negara maju.

Baca Juga: Gibran Blusukan ke Pasar, Warga Labuan Bajo Minta Lanjut Kebaikan Jokowi

Proses regenerasi saat ini menjadi krusial karena adanya momentum bonus demografi yang takkan terulang lagi.

Pertanyaan soal apakah pemilu kali ini akan melahirkan kepemimpinan nasional yang bakal meneruskan pencapaian Jokowi atau mengalami stagnasi, bahkan mundur kembali sangat ditentukan dinamika yang berlangsung hingga hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

Yang bisa dipastikan, aspirasi publik menginginkan keberlanjutan program-program yang sudah dilakukan Jokowi setelah hajatan pemilu kali ini. Tentu saja ada yang merasa tidak puas dan menginginkan perubahan, tetapi jumlahnya minoritas.

Riandi menjelaskan, figur capres-cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 merepresentasikan tendensi yang ada. Wacana keberlanjutan mendominasi, di mana hampir semua tokoh berada di kubu tersebut kecuali Anies Baswedan yang sejak awal menarasikan perubahan.

Prabowo Subianto yang pernah menjadi rival Jokowi pada dua kali pilpres kini menjadi pendukung kuat program keberlanjutan. Terlebih dengan tampilnya putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendamping Prabowo.

Lalu ada figur Ganjar Pranowo yang sebelumnya merupakan loyalis Jokowi yang kini maju sebagai capres dengan didampingi oleh Mahfud MD yang menjabat Menko Polhukam dalam kabinet saat ini.

Sementara itu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies juga diisi oleh partai-partai dari kubu pemerintah, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di mana ketua umumnya Muhaimin Iskandar terpilih sebagai cawapres.

"Melalui rekam jejak dan gagasan yang dilontarkan, publik dapat menilai pasangan capres-cawapres mana yang paling memiliki komitmen soal keberlanjutan dan dapat menjaga harapan publik itu menjadi kenyataan usai pemilu," demikian Riandi.

Survei NSN sendiri digelar pada 23-27 Desember 2023 secara tatap muka terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi.

Metode survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.