Tutup 2023, Sambutlah Rezim Negara Kekuasaan

AKURAT.CO Pergantian tahun yang bakal terjadi kurang dari tiga hari ke depan baiknya dijadikan refleksi bagi segenap elemen bangsa, menyambut 2024. Indonesia sebagai negara hukum (reechstat) perlahan mulai berganti wajah menjadi negara kekuasaan (machstat) yang berlanjut atau tidaknya bisa diketahui dari hasil Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Centra Initiative, Al Araf meyakini perubahan tersebut sudah terjadi, dilihat dari empat indikator utama pendukung negara hukum, dan puncak tragedi bisa dilihat dari putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK). Empat indikator tersebut yakni penghormatan terhadap HAM, peradilan independen, pemerintahan yang berjalan sesuai hukum dan undang-undang serta adanya pemisahan kekuasaan.

"Empat ini semuanya mati suri, sehingga bisa kita katakan negara hukum sudah mati di Indonesia dan sekarang kita masuk pada negara kekuasaan," kata Al Araf dalam diskusi publik dan catatan akhir tahun bertema, "Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia" di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Baca Juga: PKS: Perppu Ormas Berpotensi Ubah Negara Hukum Jadi Negara Kekuasaan

Dia menilai Jokowi sudah terbukti tidak melaksanakan semangatnya dalam menuntaskan kasus HAM berat masa lalu, sekalipun masuk dalam poin kontrak politik pada 2014 yakni, Nawacita. Al Araf bahkan menyoroti kebebasan sipil yang semakin mengkhawatirkan, adanya intimidasi untuk mengekspresikan pendapat termasuk kebebasan berorganisasi.

"Dalam kasus Rempang, atas nama investasi, pukul dan gebuk. Ini menunjukkan wajah negara dan kekuasaan yang menghormati hak asasi manusia," tuturnya.

Putusan MK nomor 90, kata Al Araf, merupakan bukti nyata terjadinya kooptasi kekuasaan terhadap kekuasaan yudisial. "Kekuasaan tidak bisa berdalih dan sembunyi, bahwa itu tidak ada kooptasi kekuasaan, enggak ada. Itu ada kooptasi kekuasaan, peradilan independen hancur di Mahkamah Konstitusi karena interest keluarga, untuk memajukan putra mahkotanya," kecam Al.

Baca Juga: Komisi II Tunggu Putusan MK: Sabarlah, Ini Negara Hukum

Pemerintah juga dianggap tidak menjalankan hukum berdasarkan undang-undang dan konstitusi. Rezim Jokowi mendapat rapor merah dalam urusan ini karena mengakali undang-undang, yang bukti konkretnya bisa dilihat dari putusan MK nomor 90.

"Pemerintah bukan berdasarkan undang-undang tetapi mengakali undang-undang dengan beragam manipulasi, mengubah seenaknya, persis dari putusan nomor 90 itu," keluhnya.

Dalam persoalan yang lebih luas, Al Araf juga meyakini hal itu nampak terjadi. Bukan hanya dalam setahun terakhir, tetapi sejak empat tahun terakhir. Lebih menyedihkan lagi, pembagian kekuasaan tidak terjadi karena kelompok oposan ditekan.

Baca Juga: Kasus Rafael Trisambodo, Apakah Indonesia Masih Negara Hukum Atau Negara Tekanan Sosial?

Menurutnya, hal ini menjadi dosa besar rezim Jokowi karena menekan kelompok oposisi. Semua lembaga independen dikooptasi yang berdampak pada pelaksanaan pemilu. Sebab, rezim tertarik langsung maupun tidak langsung dalam kontestasi politik.

"Kita tahu kok, dalam pertarungan koalisi kemarin, tidak bisa dilepaskan dari politik ancam-mengancam," tuturnya.

Langkah penyelematan, kata Al araf, tidak ada cara lain kecuali menjadikan pemilu sebagai sarana sosial untuk mengoreksi. Pemimpin yang terkait langsung maupun tidak langsung berkepentingan mengubah wajah negara hukum menjadi kekuasaan, dengan memilih kandidat yang terbebas dari rekam jejak demikian.

"Kalau rezim pemerintahan yang semena-mena dibiarkan, tidak dikoreksi, saya khawatir ke depan akan lagi terjadi kesewenang-wenangan dan kesemena-menaan terhadap hukum, hak asasi manusia, terhadap demokrasi, persis yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi," ujarnya.