Bawaslu Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Dugaan Politik Uang Di Masa Kampanye

 

AKURAT.CO Politik uang saat masa kampanye merupakan bentuk pelanggaran dalam Pemilu 2024.

Untuk itu masyarakat diminta melaporkan dugaan politik uang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas. 

 

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan, pelaku politik uang dapat ditindak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selama masa kampanye. 

 

"Kami membutuhkan bantuan teman-teman semua jika menemukan atau melihat adanya pelanggaran politik di lingkungan teman-teman semua bisa melaporkannya ke Bawaslu," katanya dalam webinar nasional Pencegahan Politik Uang untuk Pemilu Berintegritas yang diselenggarakan Universitas Airlangga, Jumat (20/10/2023).

 

 

Bagja menjelaskan, Bawaslu dapat menegakkan disiplin jika ada politik uang selama masa kampanye 75 hari.

 

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu, politik uang menjadi salah satu dari lima isu krusial kerawanan pemilu. 

 

"Bawaslu menyusun IKP sebagai pencegahan dini. Setidaknya ada lima isu krusial yakni politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), kampanye media sosial, netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri," jelasnya.

 

Menurut Bagja, politik uang rawan terjadi pada saat tahapan pemilu memasuki masa kampanye, masa tenang dan pungut hitung.

 

Dalam upaya pencegahan, Bawaslu melakukan pendidikan sosialisasi dan pengawasan secara partisipatif. 

 

 

Kedua, melalui pengawasan kampanye. Ketiga, melalui pelaporan dan pengaduan. Keempat, penyelidikan dan penegakan hukum. Kelima, sanksi dan hukuman.

 

"Jika Bawaslu menemukan bukti yang kuat terkait praktik politik uang, Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada pelanggar seperti denda, diskualifikasi calon atau pembatalan hasil pemilihan," tuturnya. 

 

Langkah pencegahan keenam yakni berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Hal itu agar pencegahan dan penindakan politik uang dapat berjalan dengan baik.

 

"Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, kepolisian, jaksa dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam mencegah dan menindak praktik politik uang," pungkas Bagja.