Minta Muhammadiyah Tolak Jatah Tambang, Din Syamsuddin: Membawa Jebakan

AKURAT.CO Pemerintah baru-baru ini memberikan konsesi tambang batubara kepada dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Menurut Ketum PP MUhammadiyah 2005-2015 sekaligus Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, M. Din Syamsuddin, pemberian konsesi tambang batubara ini dapat dilihat secara positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada organisasi keagamaan. 

“Dengan husnuzon, pemberian konsesi tambang batubara untuk Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/6/2024).

Namun, ia juga mengkritik langkah tersebut sebagai tindakan yang terlambat dan terkesan bermotif mengambil hati masyarakat. Serta, Din Syamsuddin mengingatkan kembali pengalamannya saat ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban, di mana ia menekankan pentingnya menanggulangi ketidakadilan ekonomi yang dialami umat Islam. 

“Sewaktu diminta menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (yang sempat ditolak dua kali), saya ada mempersyaratkan agar Presiden Joko Widodo menanggulangi ketidakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60% dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga: Dapat Jatah Tambang, Ormas Keagamaan Full Senyum

Ia melihat ada ketidakseimbangan dalam pemberian konsesi tambang tersebut. Din menyoroti bahwa satu perusahaan, seperti Sinarmas, menguasai lahan hingga sekitar 5 juta hektar.

“Pemberian konsesi tambang batubara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua Ormas Islam itu, dan tetap tidak seimbang dengan pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Kelompok Segelintiran tadi,” jelasnya.

Selain itu, Din menyebut bahwa pemberian tambang batubara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah satu penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. “Pemberian tambang batubara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah satu penyebab perubahan iklim dan pemanasan global,” ujarnya.

Din juga mengingatkan bahwa sistem tata kelola tambang saat ini memiliki banyak kelemahan dan potensi korupsi. “Pemberian tambang ‘secara cuma-cuma’ kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan,” tegasnya, mengingatkan bahwa sistem IUP dan Kontrak Karya adalah warisan kolonial yang telah terbukti disalahgunakan selama bertahun-tahun.

Menurutnya, dalam konteks politik nasional yang kontroversial akibat Pemilu/Pilpres, pemberian konsesi ini bisa dipandang sebagai upaya kooptasi dan peredaman tuduhan ketidakadilan. “Pemberian konsesi tambang batubara kepada organisasi masyarakat dalam keadaan politik nasional yang kontroversial akibat Pemilu/Pilpres akan mudah dipahami sebagai upaya kooptasi,” katanya.

Sebagai solusi, Din Syamsuddin mengusulkan agar Muhammadiyah menolak tawaran konsesi tambang ini. “Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya,” usulnya.

Din menegaskan bahwa Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa, bukan bagian dari masalah. “Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem solver), bukan bagian dari masalah (a part of the problem),” tegasnya.