Dorongan Pemekaran Bogor Barat dan Timur Menguat, Ini Langkah Konkret Pemkab Bogor

AKURAT.CO Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran kabupaten kembali menguat di Kabupaten Bogor. Wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur telah lama bergulir, namun hingga kini belum terwujud.
Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menyebut, usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah diajukan sejak 2004 ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, lebih dari 20 tahun berlalu, realisasi tersebut belum juga tercapai.
“Terutama pemekaran Kabupaten Bogor Barat, itu sudah diusulkan sejak tahun 2004. Tetapi sampai hari ini belum terwujud,” ujar Yusfitriadi, Kamis (18/12/2025).
Pria yang akrab disapa Kang Yus itu menjelaskan, dari sisi kajian ilmiah dan kelayakan, baik Bogor Barat maupun Bogor Timur sebenarnya sudah memenuhi syarat. Berbagai indikator penilaian juga telah menunjukkan hasil yang layak.
“Hanya satu faktor yang menyebabkan pemekaran ini belum terwujud sampai sekarang, yaitu moratorium,” katanya.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menghentikan sementara pembentukan DOB, kecuali untuk wilayah Papua dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Meski demikian, Kang Yus menegaskan moratorium bukanlah hambatan permanen.
Menurutnya, pemekaran tetap harus terus diikhtiarkan secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor, terutama melalui penguatan relasi politik.
Langkah Konkret Bupati Bogor
Kang Yus mengapresiasi keberanian Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025–2030, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, yang dinilainya menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
“Dukungan itu sudah dinyatakan dalam visi dan misi pasangan calon, sehingga tidak ada pilihan lain selain mewujudkannya,” ujar Kang Yus.
Ia menilai, selama dua dekade terakhir, isu pemekaran kerap digaungkan, namun belum pernah diikuti indikator dukungan konkret. Berbeda dengan kepemimpinan saat ini yang dinilainya bergerak cepat.
Baca Juga: Jadi Prioritas Nasional, Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Negara Tangani Bencana Sumatera
Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan sejak menjabat, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi telah merealisasikan sejumlah program strategis.
Salah satunya melalui penganggaran Rp50 miliar pada 2025 untuk pembebasan lahan jalan lingkar Rancabungur–Leuwiliang.
Bahkan, untuk 2026, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Bogor Barat, serta dukungan serupa untuk Bogor Timur.
Selain infrastruktur, Pemkab Bogor juga menyiapkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, minimal satu sarjana per desa, yang akan mulai diimplementasikan pada 2026.
“Harapannya, pemekaran tidak hanya melahirkan wilayah baru, tetapi juga diiringi kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas,” tuturnya.
Di sektor kesehatan dan infrastruktur dasar, Pemkab Bogor juga melakukan percepatan pembangunan, termasuk pengaspalan jalan di wilayah barat dan selatan Kabupaten Bogor, seperti Nirmala dan Tamansari.
Penyiapan Pusat Pemerintahan
Langkah lain yang dinilai signifikan adalah penentuan lokasi kantor pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Secara umum, wilayah Kecamatan Cigudeg disebut sebagai kandidat kuat lokasi pusat pemerintahan.
Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan ilustrasi maket perkantoran, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau yang menjadi dokumen resmi melalui Bappedalitbang.
Selain itu, Pemkab Bogor bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Nasional (IAP) untuk menyusun rencana tata ruang wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
IAP merupakan lembaga profesional yang juga terlibat dalam penyusunan perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemkab Bogor juga telah mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada PTPN I Regional 2. Melalui surat balasan resmi, PTPN menyediakan lahan seluas 41 hektare yang direncanakan menjadi pusat perkantoran Kabupaten Bogor Barat.
“Kekuatan politik Bupati Bogor saat ini adalah relasi vertikal yang kuat dengan gubernur, presiden, dan para menteri. Relasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga politis dan ideologis,” jelas Kang Yus.
Apresiasi dari Masyarakat
Apresiasi terhadap kepemimpinan Pemkab Bogor juga disampaikan dalam Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan dan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang digelar pada Rabu (17/12/2025) dan dihadiri sekitar 1.500 pemangku kepentingan Bogor Barat.
Dalam forum tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Bogor memaparkan secara rinci program pembangunan serta dukungan terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
Baca Juga: SEA Games: Sudah Berjuang Keras, Timnas Futsal Indonesia Putri Harus Puas dengan Medali Perak
“Kegiatan ini membantah anggapan bahwa Bupati Bogor hanya fokus membangun wilayah Cibinong. Isu tersebut jelas tidak berdasar dan berpotensi memecah belah,” kata Kang Yus.
Ia menegaskan, keberhasilan pemekaran dan pembangunan daerah membutuhkan dukungan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.
“Tanpa kohesivitas masyarakat Kabupaten Bogor, berbagai kebijakan dan program pemerintah akan sulit diwujudkan,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.








