BPK RI Harap Pelayanan Air Bersih di Jakarta Sentuh Kaum Marginal

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih hak pengelolaan air bersih di Ibu Kota yang selama puluhan tahun dikelola swasta, PT Aetra dan PT Palyja.

Anggota Badan Pengeola Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil mendukung upaya Pemprov mengelola air bersih secara mandiri. Dia mengatakan BPK siap membantu Pemprov DKI dalam proses pengalihan hak pengelolaan.

"BPK siap bantu Gubernur apapun yang perlu kami lakukan dalam konteks itu, sehingga proses pengalihan itu menjadi kredibel dan akuntabel," kata Rizal dalam acara seminar 'Membedah Citarum dari Hulu sampai ke DKI Jakarta bersama Gubernur Anies' di Auditorium BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Rizal berharap pengelolaan air bersih di Jakarta semakin membaik. Dia ingin semua lapisan masyarakat bisa mengakses air dengan mudah.

"Tentu kita berharap cakupan air minum di DKI Jakarta semakin luas, semakin mendekati masyarakat marginal yang memang membutuhkan itu, yang saat ini masih banyak lah masyarakat kita yang belum memperoleh air yang menjadi hak mereka," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Anies menjamin pasokan air bersih untuk warganya bisa terpenuhi. Pengadaan air bersih menjadi prioritas utama Pemprov DKI saat ini.

"Memastikan pasokan air minum untuk seluruh warga harus menjadi prioritas utama. Ini sebuah berkah tersendiri," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Data yang dihimpun dari PD PAM Jaya, saat ini sebanyak 40 persen warga DKI tidak kebagian air bersih. Wilayah yang krisis air bersih diantaranya: Jakarta Barat di Kamal, Tegal Alur, dan Pegadungan, serta Jakarta Utara di Kamal Muara, Muara Angke dan Muara Baru.

"Ini PR tersendiri karena ada 40 persen lebih warga yang belum (terjangkau air bersih). Karena itu lah mengapa kita harus pastikan dua hal, pertama yang 60 persen itu kuantitasnya tidak menurun dan kualitasnya meningkat. Kualitas air Citarum dan Tarum Barat menjadi kunci kualitas air Jakarta," tuntasnya.[]