Saat Desil Jadi Penentu Subsidi, Seberapa Akurat Datanya?

AKURAT.CO Selama bertahun-tahun, persoalan subsidi Indonesia selalu kembali pada satu kata yakni, tepat sasaran.

Anggaran negara yang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan masih menghadapi persoalan ketika manfaatnya ikut dinikmati kelompok yang secara ekonomi relatif lebih mampu.

Pemerintah pun terus mencari cara untuk memperbaiki mekanisme penyaluran, salah satunya dengan membangun basis data sosial-ekonomi yang lebih terintegrasi.

Kini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting dalam reformasi perlindungan sosial dan subsidi.

Namun, ketika konsekuensi kebijakan semakin besar, pertanyaannya tidak lagi sekadar apakah pemerintah memiliki data.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh satu klasifikasi kesejahteraan dapat digunakan untuk menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi?

Tentunya, pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah membawa agenda ketepatan sasaran subsidi ke dalam pembahasan RAPBN 2027 beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Desil Terlalu Tinggi? Ini Cara Mengubah Data Desil Agar Lolos Bansos PKH dan BPNT

Pemerintah merancang anggaran subsidi energi 2027 mencapai Rp272,95 triliun, meningkat sekitar 20,1% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,26 triliun. Di dalamnya terdapat subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram sebesar Rp142,84 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah sedang mengkaji pembatasan subsidi Pertalite. Salah satu opsi yang muncul adalah menggunakan kelompok kesejahteraan dalam desil tertentu sebagai salah satu dasar pembatasan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyebut masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 berpotensi secara bertahap dibatasi dalam konsumsi Pertalite. Namun, mekanisme finalnya masih dalam pembahasan.

Di sini persoalan yang lebih mendasar muncul.

Bolehkah sebuah angka statistik menjadi garis batas yang menentukan hak seseorang atas subsidi?

Jawabannya tentu tidak sesederhana mengatakan desil akurat atau tidak akurat. Justru karena pemerintah semakin bergantung pada data maka batas kemampuan data tersebut perlu dipahami dengan lebih hati-hati.

Desil pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengurutkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Jadi desil bukan label permanen yang mengatakan seseorang itu masuk kelompok miskin, menengah, atau kaya untuk seluruh kebutuhan kebijakan.

Masalahnya muncul ketika klasifikasi tersebut dipindahkan dari fungsi pemetaan menjadi dasar keputusan individual.

Desil 10 Tidak Selalu Orang Kaya?

DTSEN sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar daftar masyarakat berdasarkan pendapatan.

Basis data tersebut mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan keluarga. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan berbagai variabel sosial-ekonomi, sementara pembaruan data dapat berasal dari data administrasi, sensus dan survei, verifikasi lapangan, serta sumber lainnya.

Dalam metode pemeringkatan, dalam laman BPS disebutkan menggunakan Proxy Means Test (PMT) untuk memprediksi tingkat konsumsi atau pengeluaran per kapita berdasarkan berbagai karakteristik individu dan keluarga.

Variabelnya pun beragam. Mulai dari demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan hingga kepemilikan aset.

Dengan demikian, desil tidak ditentukan hanya dari berapa besar gaji seseorang.

Data yang digunakan juga dapat mencakup kepemilikan sepeda motor, mobil, rumah lain, lahan, perhiasan emas, peralatan rumah tangga hingga kondisi tempat tinggal. Informasi individu mencakup pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan usaha.

Baca Juga: Soal Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10, Bahlil: Masih dalam Kajian

Karena itu, kritik terhadap penggunaan desil tidak tepat jika diarahkan pada anggapan bahwa pemerintah hanya melihat satu angka pendapatan.

Persoalannya akan lebih spesifik. Apakah hasil pemeringkatan kesejahteraan yang dirancang untuk menggambarkan posisi relatif rumah tangga dapat sekaligus menjadi garis batas untuk menentukan hak atas setiap jenis subsidi?

Merespon hal tersebut, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, melihat persoalan tersebut dari sisi rentang kondisi ekonomi di dalam satu kelompok desil.

Memang desil 10 memiliki rentang pengeluaran mulai Rp3,03 juta hingga Rp133 juta per kapita per bulan.

Rentang yang sangat lebar tersebut menunjukkan bahwa penghuni desil 10 tidak berada dalam kondisi ekonomi yang seragam.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," kata Yusuf, Kamis (13/8/2026).

Menurut Yusuf, penetapan kelas ekonomi seharusnya mengacu pada angka pengeluaran absolut agar penargetan kebijakan lebih tepat.

Poin tersebut penting karena istilah desil 10 mudah dipahami publik sebagai kelompok masyarakat paling kaya. Padahal, secara statistik, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan.

Dengan kata lain, masuk desil 10 tidak otomatis berarti seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan seluruh anggota desil 10 lainnya. Di sinilah perbedaan antara peringkat dan kemampuan ekonomi absolut menjadi penting.

Peringkat memberi tahu posisi seseorang dibandingkan kelompok lain. Sementara angka absolut mencoba menjawab pertanyaan yang berbeda: Berapa sebenarnya kemampuan ekonomi rumah tangga tersebut?

Ketika kebijakan menyangkut pencabutan subsidi, perbedaan itu bukan sekadar persoalan metodologi statistik. Ia dapat menentukan apakah sebuah rumah tangga harus membayar harga energi yang lebih mahal.