RAPBN 2027 Buka 3,49 Juta Lapangan Kerja

AKURAT.CO Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyerahkan hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026).
Salah satu target utama yang disepakati ialah penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja dengan proporsi pekerjaan formal mencapai 40,81% pada 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wijanto mengatakan, pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2027 telah dilakukan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia sejak 9 hingga 29 Juni 2026.
Baca Juga: Paripurna DPR Restui Kerangka Awal RAPBN 2027, Ini Rinciannya
"Menindaklanjuti Undang-Undang, Tata Tertib, dan surat tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 sampai 29 Juni 2026," kata Wihadi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Selain target ketenagakerjaan, Banggar bersama pemerintah juga menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% serta target tingkat kemiskinan sebesar 6,0% hingga 6,5% pada 2027.
Sementara itu, tema RKP 2027 ditetapkan sebagai "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."
Wihadi menjelaskan, pembahasan dilakukan melalui empat panitia kerja (Panja), yakni Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2027, Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2027, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2027 dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2027.
Selanjutnya, masing-masing panja membentuk tim perumus yang menggelar rapat pada 17-25 Juni 2026.
"Dalam pembahasan ini Komisi XI dan Komisi XII memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2027 dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan RKA K/L 2027 serta RKP tahun 2027 bersama mitra kerjanya," ujar Wihadi.
Target penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam RAPBN 2027 karena mencerminkan arah belanja pemerintah yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi riil.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan porsi pekerjaan formal hingga 40,81%, sejalan dengan upaya memperluas kesempatan kerja yang lebih produktif.
Dalam dokumen pembahasan tersebut, pemerintah menempatkan produktivitas, investasi, dan industrialisasi sebagai tiga pilar utama pembangunan pada 2027.
Ketiga sektor tersebut selama ini menjadi kontributor utama dalam pembentukan lapangan kerja serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan, hasil pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2027 akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 sebelum nantinya dibahas kembali bersama DPR sesuai mekanisme penganggaran.
"Laporan atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tersebut akan menjadi pedoman dalam rancangan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027," kata Puan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 4Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 5Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 6Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 7Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Anak Usaha Lyman Group Urus HGB Kota Baru Parahyangan ke ATR/BPN, KPK Dalami Setorannya
- 10KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN, Dalami Alur Setoran hingga Pusat










