Surat Kamar Dagang China Jadi Tamparan Keras bagi Tata Kelola Investasi Indonesia

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai, surat resmi Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi tamparan keras bagi birokrasi dan tata kelola investasi di Indonesia.

Mufti mengatakan pemerintah tidak boleh hanya sibuk membangun narasi soal mafia atau menyalahkan pihak lain, melainkan harus fokus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional.

“Surat dari Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo ini menurut saya adalah tamparan bagi birokrasi dan tata kelola investasi kita hari ini,” kata Mufti dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, surat tersebut menunjukkan persoalan investasi di Indonesia tidak lagi sekadar keluhan di ruang publik, tetapi sudah menjadi perhatian serius dunia usaha internasional yang disampaikan langsung kepada kepala negara.

“Ini bukan lagi sekadar keluhan warung kopi atau komentar di media sosial. Ini sudah sampai pada level dunia usaha internasional yang secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan keresahan mereka terkait dugaan korupsi, pemerasan, dan birokrasi yang dianggap semakin bermasalah,” ujarnya.

Dalam surat tersebut, para investor asing menyoroti dugaan praktik korupsi, pemerasan, hingga birokrasi yang dinilai menghambat kegiatan usaha.

Karena itu, Mufti mengingatkan pemerintah tidak cukup hanya gencar berbicara soal hilirisasi dan industrialisasi tanpa memastikan kepastian usaha di lapangan.

Baca Juga: Tangki Bahan Kimia Beracun Terancam Meledak, 40 Ribu Warga California Dievakuasi

“Jangan sampai kita selalu lantang berbicara soal hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi besar-besaran, tetapi yang terjadi justru investor dipersulit, diperas, bahkan dipermainkan oleh oknum-oknum yang merusak nama negara,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena terjadi di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan membangun kepercayaan pasar global.

“Ini tentu sangat memprihatinkan dan juga mempermalukan kita sebagai bangsa. Surat seperti ini bisa memengaruhi persepsi dunia terhadap Indonesia,” tegasnya.

Mufti menekankan pemerintah harus berani bertindak tegas apabila memang terdapat praktik mafia, permainan belakang, maupun pemerasan dalam proses investasi.

Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan birokrasi yang bersih, bukan polemik berkepanjangan.

“Karena rakyat dan dunia usaha hari ini tidak butuh drama. Mereka butuh kepastian hukum, kepastian usaha, dan birokrasi yang bersih,” ujar Mufti.

Ia juga meminta pemerintahan Prabowo menjadikan persoalan ini sebagai momentum reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya dalam tata kelola investasi nasional.

“Tidak boleh ada lagi budaya main-main di belakang. Tidak boleh ada lagi oknum yang menjadikan jabatan sebagai alat transaksional. Kalau memang ada pihak-pihak yang terbukti bermain, copot, bersihkan, dan tindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

Menurut Mufti, yang dipertaruhkan bukan hanya arus investasi, tetapi juga nama baik Indonesia di mata dunia internasional.

Ia optimistis kepercayaan investor dapat kembali pulih apabila pemerintah serius melakukan pembenahan secara transparan dan konsisten.

“Kalau pemerintah berani bersih-bersih secara serius, transparan, dan konsisten, justru kepercayaan dunia usaha akan kembali pulih. Maka ini harus dijadikan momentum untuk reformasi birokrasi yang serius,” pungkasnya.

Baca Juga: Sumber Iran Melaporkan Kemajuan dalam Negosiasi Teheran, Namun Belum Ada Kesepakatan Akhir