Gejolak Hormuz dan Ujian Berat APBN di Tengah Konflik Iran vs Israel

AKURAT.CO Saat ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran kembali memuncak di awal tahun 2026 ini, dunia tidak hanya menyaksikan pergerakan jet tempur serta sistem pertahanan canggih di udara saja.

Melainkan pasar energi global yang bergerak lebih cepat daripada pernyataan diplomatik. Harga minyak Brent melampaui USD 90 per barel dalam periode eskalasi tertinggi.

Di peta dunia, Selat Hormuz hanyalah garis sempit di antara Iran dan Oman. Namun secara ekonomi, Hormuz merupakan arteri vital.

Mengutip hasil data Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) mencatat, sekitar 20% perdagangan minyak global atau lebih dari 20 juta barel per hari melewati selat tersebut.

Nah, disaat risiko gangguan kepada Selat tersebut muncul, seketika itu pula pasar langsung menghitung ulang risiko pasokan.

Bagi Indonesia, gejolak ini bukan sekadar dinamika geopolitik. Ia merupakan fiskal, inflasi, nilai tukar, dan daya beli bagi Indonesia.

Selat Hormuz mungkin jauh dari perairan Nusantara, namun dampak yang ditimbulkan mampu memberikan pukulan telak hingga ke perekonomian Indonesia.

Seperti yang diketahui bersama, setiap tahunnya APBN Indonesia menyusun asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Dimana asumsi tersebut menjadi dasar perhitungan subsidi energi, penerimaan negara, hingga defisit anggaran. Namun, sayangnya pasar tidak selalu bergerak sesuai asumsi.

Ketika harga minyak dunia melonjak melampaui asumsi dasar, maka mekanisme fiskal langsung bekerja. Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Kenaikan harga global berarti biaya impor naik. Tanpa intervensi, harga domestik pun mau tidak mau ikut terkerek.

Di sinilah peran subsidi energi sebagai shock absorber.

Pemerintah menutup selisih antara harga ke-ekonomian dan harga jual domestik melalui subsidi dan kompensasi.

Seperti halnya pada periode lonjakan energi 2022 akibat konflik Rusia–Ukraina, anggaran subsidi dan kompensasi energi melonjak signifikan hingga ratusan triliun rupiah. Defisit tetap terkendali, tetapi ruang fiskal menyempit.

Jika harga minyak kembali bertahan di atas asumsi APBN 2026, pola serupa berpotensi terjadi. Tambahan beban subsidi akan memperlebar kebutuhan pembiayaan.

Sehingga pemerintah memiliki pilihan terbatas, yakni antara menambah defisit serta melakukan penyesuaian harga domestik, atau realokasi belanja. Sebab setiap pilihan memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial.

Menjalar bagai Penyakit

Tidak sampai disitu saja, kenaikan harga minyak nampaknya juga menjalar bagai penyakit ke beberapa sektor penting lainnya di Indonesia.

Energi merupakan komponen penting dalam struktur biaya distribusi. Disaat BBM naik maka ongkos logistik meningkat. Harga pangan, tarif transportasi, dan biaya produksi pun ikut terdorong.

Mengutip hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1%, dengan konsumsi tetap menjadi kontributor terbesar. Artinya, setiap tekanan terhadap daya beli memiliki implikasi makro.

Inflasi Indonesia beberapa tahun terakhir berada dalam rentang sasaran 2–4%. Namun inflasi pangan cenderung lebih volatil dibanding inflasi inti. Dalam kondisi harga energi global naik, risiko kenaikan harga kebutuhan pokok meningkat.

Bagi rumah tangga kelas menengah dan menengah bawah, porsi pengeluaran untuk pangan dan transportasi cukup besar.

Jika biaya hidup naik sementara pendapatan stagnan, konsumsi non-esensial akan ditekan. Mesin pertumbuhan bisa melambat secara bertahap.

Rupiah di Tengah Arus Modal Global

Lonjakan harga minyak juga memengaruhi pasar valuta asing.

Indonesia sebagai net importer minyak memerlukan lebih banyak dolar AS untuk membayar impor energi ketika harga naik. Permintaan dolar meningkat.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian geopolitik, investor cenderung mengalihkan dana ke aset safe haven.

Tekanan ganda, kebutuhan devisa impor dan potensi arus keluar modal dapat menekan nilai tukar rupiah.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa disaat tekanan global kian intens tentu akan merembet ke nilai tukar rupiah.

Oleh sebab itu Bank Indonesia diminta untuk tetap siaga dengan kemungkinan terjadinya hal tersebut.

“Dalam minggu besok rupiah kemungkinan bisa saja menuju level Rp17.000. Ini yang harus bisa diantisipasi oleh Bank Indonesia,” tegas Ibrahim.

Pelemahan rupiah, lanjutnya, dapat meningkatkan tekanan impor dan inflasi, terutama jika harga minyak mentah ikut melonjak akibat konflik Timur Tengah.

Depresiasi rupiah memperbesar biaya subsidi karena pembelian minyak dilakukan dalam dolar AS. Artinya, dampaknya tidak tunggal. Harga minyak naik dan kurs melemah bisa terjadi bersamaan, meningkatkan beban fiskal secara simultan.

Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan ekspektasi inflasi.

Belajar dari 1998 dan 2022

Sejarah ekonomi Indonesia mencatat bagaimana kombinasi tekanan eksternal dan domestik dapat menciptakan spiral krisis.

Pada 1998, depresiasi tajam rupiah dan tekanan neraca pembayaran memicu kontraksi ekonomi lebih dari 13%. Inflasi melonjak, stabilitas fiskal terguncang, dan kepercayaan pasar runtuh.

Kondisi 2026 tentu berbeda. Rasio utang terhadap PDB relatif terkelola, sistem perbankan memiliki permodalan yang lebih kuat, dan kerangka kebijakan fiskal lebih disiplin. Namun pelajaran utamanya tetap relevan yakni stabilitas eksternal dan fiskal tidak bisa dipisahkan.

Pengalaman 2022 juga menunjukkan bahwa lonjakan energi global dapat dikelola, tetapi dengan biaya fiskal yang signifikan.

Pemerintah saat itu menambah anggaran subsidi secara besar, sebelum akhirnya melakukan penyesuaian harga BBM demi menjaga keberlanjutan APBN.

Artinya, shock absorber masih tetap bekerja tetapi bukan tanpa batas.

Ruang Fiskal Elastis, Tapi Terbatas

Ruang fiskal Indonesia ditopang oleh beberapa faktor, pertumbuhan ekonomi yang stabil, penerimaan pajak yang membaik, serta pengelolaan defisit yang dijaga dalam batas ketentuan.

Namun subsidi energi bersifat sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Jika konflik Israel–AS vs Iran berkembang menjadi gangguan nyata terhadap distribusi minyak melalui Selat Hormuz, tekanan terhadap APBN dapat meningkat cepat.

Dalam jangka pendek, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan realokasi belanja dan optimalisasi subsidi tepat sasaran.

Namun dalam jangka menengah, keberlanjutan fiskal menuntut disiplin yang lebih ketat.

Terlalu lama menahan harga domestik di bawah harga pasar tanpa penyesuaian berisiko mempersempit ruang belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Akar persoalan terletak pada ketergantungan impor BBM. Selama Indonesia masih mengimpor dalam jumlah besar, setiap gejolak Timur Tengah akan selalu berdampak langsung pada struktur APBN.

Diversifikasi energi, peningkatan lifting minyak domestik, serta percepatan energi terbarukan menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Transisi energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga strategi fiskal.

Semakin kecil ketergantungan impor, semakin kecil pula sensitivitas APBN terhadap gejolak Selat Hormuz.

Dalam skenario moderat—di mana eskalasi konflik tidak berkembang menjadi penutupan total Selat Hormuz—tekanan harga kemungkinan bersifat sementara. APBN masih mampu berfungsi sebagai shock absorber.

Namun dalam skenario ekstrem dengan gangguan pasokan berkepanjangan, kombinasi harga minyak tinggi, rupiah tertekan, dan inflasi meningkat dapat menguji batas elastisitas fiskal.