Rapor Setahun Prabowo, Indef: Stop Kebijakan Populis

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini masih terlalu berorientasi pada konsumsi rumah tangga, bukan pada peningkatan ekspor dan investasi yang seharusnya menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

 

“Menurut saya, program pemerintah masih banyak yang diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Padahal, jika ingin pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan, dorongan terhadap ekspor dan investasi justru harus diperkuat. Pemerintah perlu berhenti dengan program-program populis,” ujar Esther saat di hubungi Akurat.co di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

 

Esther menjelaskan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 50%. Sementara ekspor dan investasi masing-masing hanya menyumbang sekitar 10–15%.

 

 

“Komposisi ini tidak seimbang. Kalau kita ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), maka porsi ekspor dan investasi harus meningkat. Tidak cukup hanya mengandalkan daya beli masyarakat,” tegas Esther.

 

Menurutnya, berbagai program bantuan sosial, insentif konsumsi, dan stimulus subsidi yang digencarkan pemerintah memang bisa menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek. 

 

Namun, kebijakan semacam itu bersifat sementara dan tidak memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap peningkatan produktivitas nasional.

 

“Program konsumsi boleh, tapi jangan mendominasi. Kalau semua diarahkan untuk populis dan memperkuat daya beli, ekonomi akan tumbuh semu. Begitu insentif dikurangi, pertumbuhan langsung melambat,” tambahnya.

 

Esther menilai, strategi peningkatan ekspor perlu menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam tahun-tahun mendatang.

 

Menurutnya, pasar ekspor Indonesia selama ini masih terpusat pada dua negara besar, yakni Amerika Serikat dan China, sementara potensi pasar di kawasan lain belum digarap secara maksimal.

 

“Pasar yang digarap sebagian besar masih AS dan China. Padahal, potensi besar juga ada di Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Pemerintah seharusnya mendorong diversifikasi pasar dan memperkuat penetrasi ke kawasan tersebut,” jelas Esther.

 

Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap eksportir, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan standar produk. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang kesulitan menembus pasar luar negeri karena terkendala regulasi dan standar mutu yang berbeda di tiap negara.

 

“Bantu eksportir agar produknya bisa memenuhi standar sesuai target pasarnya. Misalnya, produk makanan dan minuman harus sesuai dengan standar Uni Eropa, sementara produk tekstil harus mengikuti regulasi di Timur Tengah. Ini membutuhkan pendampingan yang serius,” ungkap Esther.

 

Selain ekspor, sektor investasi juga dinilai masih memiliki tantangan besar. Esther menyebut, perizinan yang berbelit dan ketidakpastian hukum masih menjadi keluhan utama investor. 

 

Dirinya mendorong pemerintah agar mempercepat reformasi birokrasi dan memperjelas regulasi investasi lintas sektor.

 

“Investasi itu sensitif terhadap kepastian hukum. Investor perlu merasa aman, tidak hanya secara bisnis tetapi juga secara regulasi. Kalau izin mudah tapi peraturannya berubah-ubah, mereka akan ragu,” kata Esther.

 

Esther mencontohkan, beberapa kebijakan investasi di sektor pertambangan, energi, dan industri hijau masih berubah-ubah dalam waktu singkat. 

 

“Hal-hal seperti ini menimbulkan persepsi risiko yang tinggi di mata investor asing,” ujarnya.

 

Menurutnya, reformasi regulasi perlu disertai dengan penyederhanaan proses perizinan dan digitalisasi pelayanan. Dengan begitu, investor, baik domestik maupun asing, dapat lebih cepat merealisasikan proyeknya.

 

Esther menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun masih sangat ambisius. Ia mengatakan, untuk mencapai angka tersebut, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi dan belanja pemerintah.

 

“Kalau mau tumbuh 6 persen secara berkelanjutan, harus ada pendorong baru dari ekspor dan investasi. Tanpa dua komponen itu, pertumbuhan ekonomi kita akan stagnan di kisaran 5 persen seperti beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

 

Dirinya menambahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan bermakna jika disertai peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan. 

 

“Pertumbuhan 6 persen yang berbasis konsumsi hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, bukan seluruh lapisan ekonomi,” tegasnya.

 

Dalam pandangan Esther, pemerintah perlu berhati-hati dengan kebijakan populis yang terlalu fokus pada citra politik ketimbang dampak jangka panjang. Ia menilai, program semacam itu kerap menjadi beban fiskal dan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

 

“Stop program populis. Kita tidak bisa terus membagikan insentif konsumsi tanpa arah yang jelas. Lebih baik anggaran dialihkan untuk riset, infrastruktur produktif, dan dukungan ekspor,” ucapnya.

 

Menurutnya, program-program seperti subsidi konsumsi, bantuan langsung tunai, dan diskon pajak untuk sektor tertentu memang membantu dalam jangka pendek, tetapi tidak menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

 

“Yang kita butuhkan sekarang adalah kebijakan yang menumbuhkan investasi produktif dan memperkuat daya saing industri dalam negeri,” tambahnya.

 

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Esther menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi ekonomi nasional. Ia menilai, arah kebijakan perlu bergeser dari konsumsi ke produktivitas, dengan menempatkan ekspor dan investasi sebagai pilar utama.

 

“Evaluasi ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi konsumsi yang dangkal. Kita harus beralih ke ekonomi produksi dan ekspor, dengan dukungan industri yang kuat dan tenaga kerja yang kompeten,” ujarnya.

 

Esther juga mengingatkan bahwa daya saing ekspor Indonesia masih kalah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang lebih agresif dalam menarik investasi manufaktur dan menembus pasar global.

 

Lebih lanjut, Esther menekankan pentingnya keseimbangan dalam struktur pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya, konsumsi tetap penting, tetapi tidak boleh mendominasi struktur ekonomi nasional.

 

“Konsumsi adalah fondasi, tapi ekspor dan investasi adalah pendorong. Kalau hanya bergantung pada konsumsi, ekonomi kita akan rapuh,” katanya.

 

Dirinya menyarankan pemerintah memperkuat sektor manufaktur, teknologi, dan energi hijau untuk memperluas basis ekspor serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

 

“Selama ekspor dan investasi tidak menjadi prioritas, kita akan sulit bersaing di era global,” ujarnya menegaskan.

 

Satu tahun setelah dilantik, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan strategi ekonomi nasional. Meski kebijakan konsumsi membantu menjaga stabilitas jangka pendek, Esther menilai arah kebijakan perlu segera digeser menuju pembangunan berbasis ekspor dan investasi.

 

Menurut Esther, pemerintah harus berani mengambil langkah tidak populer seperti menghentikan program populis dan memperkuat kebijakan struktural yang mendukung produktivitas, kepastian hukum, dan daya saing industri.

 

“Kalau kita ingin tumbuh 6 persen dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, maka ekspor dan investasi harus menjadi prioritas utama,” tukasnya.