MBG Bukan Pemicu Inflasi Daging Ayam

Dirinya menegaskan, faktor utama yang mendorong kenaikan harga ayam justru berasal dari peningkatan biaya pakan dan berbagai persoalan struktural lain di sektor peternakan.

Menurut Rinatania, sulit menyimpulkan bahwa MBG adalah satu-satunya penyebab kenaikan harga daging ayam tanpa mempertimbangkan faktor lain yang jauh lebih dominan. 

 

“Sulit menyimpulkan MBG sebagai pendorong utama kenaikan harga daging ayam nasional tanpa melihat faktor lain yang lebih besar,” ujar Rinatania dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

Pernyataan tersebut menanggapi laporan lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang sebelumnya menuding program MBG telah mendorong kenaikan harga daging ayam dan menyingkirkan pedagang kecil. 

 

 

CELIOS berpendapat bahwa keberadaan dapur umum MBG menciptakan lonjakan permintaan daging ayam yang berimbas pada kenaikan harga di pasar.

Namun, Rinatania menilai pandangan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Ia menjelaskan bahwa skala permintaan dari program MBG masih terlalu kecil untuk mengguncang harga pangan secara nasional. 

 

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan daging ayam untuk MBG pada 2025 diperkirakan hanya sekitar 70 ribu ton, sementara total produksi nasional mencapai 3,8 juta ton. Artinya, serapan MBG terhadap produksi nasional hanya sekitar 1,8%.

“Dengan porsi sekecil itu, sulit membayangkan MBG mampu mempengaruhi harga ayam secara nasional,” kata Rinatania. 

 

Dirinya menambahkan, porsi konsumsi yang relatif kecil tidak akan memiliki efek signifikan terhadap mekanisme harga pasar yang ditentukan oleh faktor produksi dan distribusi.

Lebih lanjut, Rinatania menegaskan bahwa komponen biaya pakan merupakan penentu utama harga pokok produksi (HPP) ayam ras pedaging. Biaya bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai menjadi komponen terbesar dalam usaha budidaya ayam ras pedaging. 

 

Kenaikan harga kedua bahan baku tersebut secara langsung akan meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan peternak.

“Berbagai kajian akademik menunjukkan, ketika harga jagung naik, biaya produksi meningkat, margin peternak menurun, dan harga ayam di pasar ikut naik. Menyalahkan MBG atas kenaikan harga ayam ibarat menyalahkan barista atas harga kopi ketika harga biji kopi dunia sedang naik,” ujar Rinatania.

Selain faktor pakan, ia juga menyoroti sejumlah variabel lain yang berpengaruh terhadap harga ayam, seperti perubahan musim, ketersediaan sarana produksi ternak (sapronak), biaya logistik, penyakit unggas, serta panjangnya rantai distribusi. Semua faktor tersebut, menurutnya, turut menciptakan fluktuasi harga yang wajar di pasar domestik.

Rinatania juga menilai kritik terhadap MBG sebaiknya diarahkan pada aspek implementasi, bukan pada eksistensi programnya. 

 

Dirinya sependapat dengan CELIOS bahwa tata kelola pengadaan bahan pangan untuk program MBG perlu dirancang agar tidak hanya menguntungkan pedagang besar, tetapi juga memberi ruang bagi koperasi, UMKM, dan pasar tradisional untuk terlibat.

“Menolak atau menghentikan MBG bukan solusi. Justru yang perlu dilakukan adalah memperluas akses rantai pasok melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan koperasi dan UMKM. Dengan desain yang inklusif, MBG bisa membantu menjaga stabilitas permintaan pasar, mengurangi volatilitas harga, dan memperkuat ekosistem pangan nasional,” terangnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa persoalan mahalnya daging ayam bukanlah isu baru di Indonesia. Faktor seperti harga pakan, biaya logistik, hingga kondisi musiman telah lama menjadi penyebab utama naiknya harga ayam. 

 

Karena itu, menurut Rinatania, analisis publik tidak seharusnya berhenti pada narasi sederhana yang menuding MBG sebagai kambing hitam.

“Jika analisis publik berhenti pada narasi ‘MBG bikin harga naik’, kita justru gagal melihat persoalan yang lebih fundamental, yaitu perlunya perbaikan struktur biaya dan ketahanan pangan nasional,” tegas Rinatania. 

 

Rinatania menekankan pentingnya melihat MBG sebagai bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam memperkuat gizi masyarakat sekaligus memperbaiki rantai pasok pangan yang lebih berkeadilan.